Wali Murid SMPN Keberatan Sekolah Jual Kaos Kaki Rp 40 Ribu hingga Kartu Pelajar Rp 50 Ribu

TRIBUNJATIM.COM - Harga seragam dan perlengkapan yang dijual sekolah kembali dikeluhkan wali murid.

Kali ini, keluhan datang dari wali murid SMP Negeri di Samarinda, Kalimantan Timur.

Disebutkan bahwa harga seragam dan perlengkapan sekolah mencapai Rp 1,4 juta per siswa.

Oki, salah satu orangtua murid yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online, menyebut kewajiban membeli seluruh perlengkapan sekolah, termasuk seragam batik, pramuka, olahraga, hingga jilbab khas sekolah telah disampaikan sejak masa pendaftaran, Senin (14/7/2025) lalu.

“Kita sudah dikasih selebaran sejak awal masuk. Isinya macam-macam, dari baju batik Rp 175.000, baju olahraga Rp 200.000, sampai jilbab juga harus tiga macam,” kata Oki, Senin (28/7/2025) seperti dilansir dari Kompas.com.

Tidak hanya seragam, siswa juga diminta membeli atribut sekolah seperti dasi, topi, dan kaus kaki dengan logo sekolah.

Harga kaus kaki, misalnya, disebut mencapai Rp 40.000 ribu per pasang, padahal harga di pasaran bisa jauh lebih murah.

“Pokoknya semua harus ada lambang sekolah. Enggak boleh beli sendiri di luar. Kalau tidak, nanti anak dianggap tidak seragam, kasihan katanya. Itu sindiran halus dari sekolah,” ujar Erli, ibu rumah tangga yang juga orangtua siswa lain.

Meski tidak ada ancaman resmi dari sekolah, Oki dan Erli merasakan adanya tekanan sosial jika orangtua tidak segera melunasi pembayaran.

Menurut mereka, sekolah memang memperbolehkan mencicil, namun tetap ada batas waktu tidak resmi sebelum siswa harus mengenakan seluruh atribut.

“Sebenarnya kita dikasih waktu, tapi anak saya sudah ditanya-tanya kapan pakai seragam lengkap. Sekarang sudah mulai belajar, sementara seragam khasnya belum terbeli semua,” ungkap Oki.

Baca juga: Wali Murid Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Protes Harga Seragam Rp 3 Juta hingga Permainan Domisili

Biaya total yang harus dikeluarkan mencapai sekitar Rp 1.415.000 per siswa, belum termasuk kebutuhan pribadi lainnya.

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, angka ini dianggap tidak masuk akal bagi sebagian besar orangtua.

“Bayangkan, satu kartu pelajar harganya Rp 50.000. Padahal Pak Wali Kota bilang harganya maksimal Rp10 ribu dan itu seharusnya ditanggung dari dana BOS,” tambah Oki.

Oki menyayangkan kebijakan sekolah yang mewajibkan semua atribut dibeli melalui sekolah atau koperasi. Padahal, menurutnya, seragam nasional seperti putih-biru masih bisa dibeli sendiri di pasar dengan harga jauh lebih murah.