Isi Posko Demo Pati yang Tersebar di 20 Titik: Ada Pisang hingga Kerupuk, 'Anak Jaksel Bersamamu'

Keputusan penaikan itu mendapat kritik pedas dari masyarakat Pati. Situasi memanas setelah Sudewo menyatakan tidak takut didemo oleh masyarakat.

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo pada Rabu (6/8/2025).

Sudewo akhirnya mencabut keputusan itu. Namun, masyarakat sudah terlanjur kecewa kepada Sudewo.

Masyarakat mengaku tetap melanjutkan aksi sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Sudewo.

Dikutip dari Warta Kota, Sudewo dinilai memiliki kebijakan kontroversial di antaranya:

1. Menaikkan Tarif PBB-P2 hingga 250 Persen
2. Mengubah Ketentuan Hari Sekolah. Dengan kebijakan lima hari sekolah dari sebelumnya 6 jam. Namun jam sekolah makin panjang
3. Regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja
4. PHK 220 karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi
5. Membubarkan Posko Donasi untuk Demonstrasi di Pati. Aktivitas penggalangan sumbangan itu sempat memanas ketika Pemerintah Kabupaten Pati menyita sejumlah barang yang dikumpulkan.
6. Menantang Warganya Demo Tolak Rencana Kenaikan PBB.

Baca juga: Daftar Kasus Bupati Pati Sudewo yang Tantang Warga Demo Kenaikan PBB 250 Persen, Terseret Korupsi

Jeritan Eks Honorer RSUD: Dipecat Tanpa Pesangon

Gelombang protes terhadap Bupati Sudewo turut dimanfaatkan oleh ratusan mantan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati.

Mereka yang tergabung dalam kelompok Korban PHK BLUD RSUD Soewondo mengaku kehilangan pekerjaan akibat kebijakan politis Sudewo yang melakukan perampingan pegawai.

Ruha, salah satu perwakilan korban PHK, menyuarakan kekecewaannya. Ia mengaku diberhentikan tanpa kompensasi apa pun setelah mengabdi selama puluhan tahun.

“Saya sudah 20 tahun mengabdi di RSUD Soewondo Pati, tapi saya dikeluarkan dengan surat pemberhentian kerja, tanpa ada pesangon, tanpa ada pengalihan tempat kerja, tanpa ada penghargaan, tanpa apa pun,” kata Ruha, dikutip dari Kompas.com.

Ia menjelaskan bahwa ada 220 pegawai honorer yang menjadi korban rasionalisasi jumlah pegawai.

Mereka dinyatakan tidak lolos dalam tes seleksi "karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap" pada April 2025. 

Ruha menuding proses tes tersebut penuh kecurangan dan tidak transparan.

“Bagi saya tes itu tidak fair, karena saat pengumuman hasil tes, tidak jelas poin atau skornya. Hanya ada nama dan keterangan lolos dan tidak lolos,” tutur dia.

Bahkan, Ruha membeberkan ada peserta yang terbukti berbuat curang namun justru dinyatakan lolos seleksi.