Isi Posko Demo Pati yang Tersebar di 20 Titik: Ada Pisang hingga Kerupuk, 'Anak Jaksel Bersamamu'

TRIBUNJATIM.COM - Demo Pati yang diikuti 100 ribu massa menuntut Bupati Pati, Sudewo mundur dari jabatannya.

Ribuan massa tersebut menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu (13/8/2025).

Sebanyak 20 posko demo Pati telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para massa.

Massa melakukan unjuk rasa karena kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo yang merugikan rakyat.

Baca juga: Daftar Kebijakan yang Dicabut Bupati Pati Sudewo setelah Didemo soal Kenaikan PBB 250 Persen

Bendera One Piece hingga Karangan Bunga 'Anak Jaksel Bersamamu'

Sejumlah pernak-pernik, termasuk bendera bajak laut Topi Jerami dalam anime dan manga One Piece, dibawa oleh para demonstran.

Akhir-akhir ini bendera itu kerap dikibarkan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat atas situasi ekonomi, politik, dan sosial sekarang.

Guna mendukung aksi unjuk rasa, warga menyalurkan donasi dari masyarakat di lebih dari 20 titik yang tersebar di Alun-Alun Pati yang berdekatan dengan Kantor Bupati.

Tampak banyak sekali dus logistik berisi air mineral dan makanan di posko donasi.

Di samping itu, ada bertundun-tundun pisang yang akan dibagikan kepada massa unjuk rasa.

Di salah satu posko terdapat papan ucapan yang cukup mencuri perhatian. Papan itu bertuliskan "REVOLUSI DIMULAI DARI PATI".

Di atas tulisan revolusi itu terdapat tulisan "Selamat Berjuang Saudaraku".

Diduga papan itu berasal dari warga Jakarta Selatan lantaran ada tulisan "ANAK JAKSEL BERSAMAMU".

Tribun Jateng melaporkan sudah ada lebih dari lima ribu dus donasi yang disalurkan di beberapa posko.

Menurut Mulyati (50) selaku koordinator penyaluran donasi, seluruh donasi yang terkumpul adalah amanah dari masyarakat dan nantinya juga dikembalikan kepada masyakat.

Donasi tidak hanya dalam bentuk air mineral, tetapi juga dalam bentuk roti, buah-buahan, kerupuk, hingga mi instan.

Makanan siap saji akan langsung disalurkan kepada yang membutuhkan.

"Ada 20 posko lebih yang sudah kami siapkan," kata Mulyati, Rabu, dikutip dari Tribun Jateng.

Tuntut Sudewo Lengser

Peserta unjuk rasa merangsek masuk ke depan pintu gerbang Kantor Bupati Pati sekitar pukul 08.00 WIB. Mereka meminta Bupati Sudewo mundur.

"Bupati harus lengser, bupati lengser," kata perwakilan massa, Rabu.

"Turun, turun, turun Sudewo, turun Sudewo sekarang juga."

Para demonstran mengaku siap berdemo hingga berhari-hari sampai Sudewo lengser.

"Kita di sini mengikuti tantangan Bupati Sudewo, kita datang 50.000 orang bahkan lebih, tapi kenapa Sudewo tidak menampakkan diri. Bupati pengecut," kata demonstran di atas panggung.

Teguh Istiyanto selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menyatakan warga Pati menolak menjadi "objek uji coba pemimpin".

"Pemimpin harus yang betul-betul paham, tahu kondisi masyarakat bawah, sehingga ada rasa empati dan simpati dengan rakyat," ucap Teguh.

Baca juga: 100 Ribu Warga Pati Desak Bupati Sudewo Lengser, Duduki Alun-alun sampai Tuntutan Terwujud

Daftar Kebijakan Sudewo yang Kontroversial

Demo besar itu digelar setelah Sudewo mengeluarkan kebijakan tentang penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) dan menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memutuskan menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250 persen.

NJOP adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, Nilai Jual Objek Pajak Pengganti atau nilai baru.

Sementara itu, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Keputusan penaikan itu mendapat kritik pedas dari masyarakat Pati. Situasi memanas setelah Sudewo menyatakan tidak takut didemo oleh masyarakat.

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo pada Rabu (6/8/2025).

Sudewo akhirnya mencabut keputusan itu. Namun, masyarakat sudah terlanjur kecewa kepada Sudewo.

Masyarakat mengaku tetap melanjutkan aksi sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Sudewo.

Dikutip dari Warta Kota, Sudewo dinilai memiliki kebijakan kontroversial di antaranya:

1. Menaikkan Tarif PBB-P2 hingga 250 Persen
2. Mengubah Ketentuan Hari Sekolah. Dengan kebijakan lima hari sekolah dari sebelumnya 6 jam. Namun jam sekolah makin panjang
3. Regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja
4. PHK 220 karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi
5. Membubarkan Posko Donasi untuk Demonstrasi di Pati. Aktivitas penggalangan sumbangan itu sempat memanas ketika Pemerintah Kabupaten Pati menyita sejumlah barang yang dikumpulkan.
6. Menantang Warganya Demo Tolak Rencana Kenaikan PBB.

Baca juga: Daftar Kasus Bupati Pati Sudewo yang Tantang Warga Demo Kenaikan PBB 250 Persen, Terseret Korupsi

Jeritan Eks Honorer RSUD: Dipecat Tanpa Pesangon

Gelombang protes terhadap Bupati Sudewo turut dimanfaatkan oleh ratusan mantan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati.

Mereka yang tergabung dalam kelompok Korban PHK BLUD RSUD Soewondo mengaku kehilangan pekerjaan akibat kebijakan politis Sudewo yang melakukan perampingan pegawai.

Ruha, salah satu perwakilan korban PHK, menyuarakan kekecewaannya. Ia mengaku diberhentikan tanpa kompensasi apa pun setelah mengabdi selama puluhan tahun.

“Saya sudah 20 tahun mengabdi di RSUD Soewondo Pati, tapi saya dikeluarkan dengan surat pemberhentian kerja, tanpa ada pesangon, tanpa ada pengalihan tempat kerja, tanpa ada penghargaan, tanpa apa pun,” kata Ruha, dikutip dari Kompas.com.

Ia menjelaskan bahwa ada 220 pegawai honorer yang menjadi korban rasionalisasi jumlah pegawai.

Mereka dinyatakan tidak lolos dalam tes seleksi "karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap" pada April 2025. 

Ruha menuding proses tes tersebut penuh kecurangan dan tidak transparan.

“Bagi saya tes itu tidak fair, karena saat pengumuman hasil tes, tidak jelas poin atau skornya. Hanya ada nama dan keterangan lolos dan tidak lolos,” tutur dia.

Bahkan, Ruha membeberkan ada peserta yang terbukti berbuat curang namun justru dinyatakan lolos seleksi.

“Waktu itu tes adu daya ingat. Harusnya tidak boleh menulis apa pun, tapi dia menulis. Ketahuan sama pengawas, jawabannya diambil dan masuk berita acara, tapi dia malah lolos,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ruha dan rekan-rekannya menuntut untuk dipekerjakan kembali atau Bupati Sudewo harus turun dari jabatannya.

“Maka di sini kami menuntut untuk dipekerjakan lagi di RSUD. Kalau tidak, turunkan Pak Bupati. Kami 220 orang yang kena PHK ini, in syaa Allah aksi tanggal 13 siap datang semua. Bahkan yang masih aktif kerja, yang TMT (Terhitung Mulai Tanggal)-nya belum sampai, dia nanti akan merelakan waktu untuk ikut terjun,” pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com