Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine
TRIBUNJATIM.COM - Fraksi PKB di DPRD Jawa Timur mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan perhatian khusus di Tulungagung.
Mengingat jumlah pasien virus Corona atau Covid-19 di Tulungagung yang masih cukup tinggi.
Informasi ini diterima langsung oleh sejumlah pimpinan Fraksi PKB di DPRD Jawa Timur saat mengunjungi Tulungagung, Minggu (31/5/2020).
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah memimpin langsung kunjungan tersebut.
"Kami ingin mengetahui kondisi daerah secara langsung dalam menangani pasien Covid-19," kata Anik Maslachah ketika dikonfirmasi, Minggu (31/5/2020).
Dalam kunjungan tersebut, Anik Maslachah didampingi Wakil Ketua Komisi E yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Hikmah Bafaqih, dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung yang juga Ketua DPC PKB Tulungagung, Adib Makarim.
• Antisipasi Covid-19, Demokrat akan Usulkan Penambahan 10 Unit Mobil PCR di Jatim ke Pemerintah Pusat
Mereka berkunjung ke Rusunawa IAIN Tulungagung, tempat isolasi pasien Covid-19.
Di tempat ini, ada 38 pasien yang diisolasi, 25 di antaranya positif berdasarkan hasil tes swab.
"Mayoritas adalah OTG (orang tanpa gejala)," kata Anik Maslachah menjelaskan.
Berdasarkan data yang dimilikinya, saat ini jumlah pasien Covid-19 di Tulungagung yang positif mencapai 64 orang.
Sementara, untuk pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 592 orang, dan orang dalam pemantauan (ODP) sejumlah 1.207 orang.
• Risma Ungkap Langkahnya ke Depan Jika Purna Tugas dari Wali Kota Surabaya 2 Periode: Aku Belum Tahu
Tren kenaikan di Tulungagung pun dinilai cukup tinggi.
"Tren kenaikan inilah yang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah provinsi maupun Tulungagung," kata Anik Maslachah.
Ia juga menerima sejumlah keluhan masyarakat di kawasan ini. Di antaranya, keterbatasan alat PCR test.
Menurunya, RSUD Tulungagung sudah membeli alat untuk PCR test. Namun, belum bisa digunakan karena legalitasnya belum turun.
"Inilah yang akan kami tindak lanjuti kepada Gugus Tugas Jatim untuk membantu mempercepat turunnya izin dari pusat," katanya.
• PW Muhammadiyah Jatim Minta Aktivitas Lembaga Pendidikan dan Keagamaan Tidak Dilonggarkan
Sebagai solusi lain, Anik Maslachah juga mendukung kebijakan Pemprov Jatim yang mengirimkan mobil PCR sembari menunggu turunnya izin.
"Kami berharap mobil ambulans PCR milik Pemprov Jatim dapat didatangkan kembali untuk penanganan yang lebih efektif," kata Anik Maslachah.
Percepatan pemeriksaan kesehatan masyarakat akan sekaligus mempermudah pemetaan daerah potensi Covid-19.
"Dengan memperbanyak PCR test, bisa segera tracking dan apabila ditemukan pasien yang positif bisa segera diisolasi," katanya.
Anik Maslachah menilai, kebijakan Pemprov Jatim mengirim mobil PCR merupakan hal tepat.
• Begini Kronologi soal Kisruh Mobil PCR, Gugus Tugas Covid-19 Jatim Sebut Ada Miskomunikasi
"Tulungagung belum memiliki lab PCR tetap, sehingga kemarin sempat didatangkan pemprov," katanya.
Kebijakan tersebut sempat memantik kemarahan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menyebut mobil PCR seharusnya diprioritaskan di Surabaya.
Menurut Tri Rismaharini, kendaraan bantuan dari pemerintah pusat tersebut memang diberikan untuk Surabaya.
"Karena ramai di media, akhirnya mobil PCR dibawa lagi ke Surabaya. Padahal, Surabaya kan sudah memiliki 6 lab PCR, tetap ditambah 2 mobil PCR dari BIN," kata Anik.
Anik mengutip penjelasan pemerintah, kendaraan tersebut diberikan kepada Pemprov Jawa Timur.
• Kisruh Mobil PCR, Wali Kota Risma-Pemprov Jawa Timur Memanas, Komisi A DPRD Jatim Prihatin
"Mengingat ambulans PCR test itu milik Jatim, maka 38 kabupaten/kota mempunyai hak yang sama, baik Surabaya maupun daerah lainnya," katanya.
"Karenanya, kami berharap mobil ini diprioritaskan untuk daerah yang kurva positifnya naik terus. Namun, tidak mempunyai lab tetap, seperti Tulungagung," tegasnya.
Selain alat tes kesehatan, Anik juga menilai perlunya psikolog ke daerah ini. Mengingat, para pasien mengalami kejenuhan.
"Agar stamina dan psikologis tidak memburuk akibat stres, maka psikiater RSUD ataupun pemerintah kabupaten harus turun," kata perempuan yang juga Ketua Perempuan Bangsa ini.
Pemerintah sebaiknya juga menyiapkan fasilitas hiburan seperti televisi untuk mengurangi kejenuhan.
• HOAX Viral Video Woro-woro Aktivitas Dibatasi sampai 14.00, Polda Jatim: Bukan Wilayah Jawa Timur
"Untuk yang terkahir, alhamdulillah, rekomendasi kami langsung direspons oleh Pak Adib untuk segera ditindaklanjuti," katanya.
Selain itu, pemerintah melalui Gugus Tugas bersama DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga, ketika pasien dinyatakan sembuh dan kembali ke rumah seharusnya diterima dengan baik.
"Kami masih menjumpai penolakan masyarakat karena takut tertular. Di sinilah pentingnya edukasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebutkan bahwa pengoperasionalan mobil PCR ke Tulungagung berdasarkan kebutuhan daerah yang kekurangan perangkat test PCR.
Selain itu, Khofifah menjelaskan bahwa sebanyak 175 orang berstatus PDP meninggal dunia. Angka ini menjadi Yang tertinggi untuk PDP yang meninggal dunia di Jatim.
Parahnya, Khofifah menjelaskan, dari jumlah PDP yang meninggal di Tulungagung, separuhnya belum melakukan tes swab PCR. Alasannya, keterbatasan perangkat di kawasan ini.
Editor: Dwi Prastika