"Ya idealnya adalah pertarungan yang populer di masyarakat karena populer itu artinya dia bekerja untuk rakyat. Yang bagus itu adalah punya kerja-kerja untuk rakyat. Sebenarnya pilihan terbuka dan tertutup itu kembali ke partainya. Kalau tertutup itu untuk meningkatkan kualitas anggota dan kinerja ya silakan, tapi problemnya, partai mana di Indonesia ini yang memiliki mekanisme objektif, sistem merit untuk menentukan posisi strategis di partai. Menurut saya tidak ada. Misal saya legislator, melakukan terobosan-terobosan, apakah itu jadi jaminan akan jadi nomor urut satu ketika pemilu proporsional tertutup?" urainya.

Berdasarkah hasil penelitian yang diketahui oleh Wawan, praktik kewirausahaan legislatif tidak berkorelasi dengan terpilihnya kembali sosok politisi, tapi berkolerasi terhadap jabatan di partai dan DPR.

Kewirausahaan legislatif atau legislative entrepreneurship adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan legislator untuk membangun koalisi dalam membentuk UU dan berupaya menggabungkan berbagai masukan dan isu guna memengaruhi hasil legislasi.

"Jadi politisi itu belum tentu dipilih kembali oleh rakyat. Jadi memang risiko dari proporsional tertutup adalah hegemoni partai politik terhadap calon legislatif, karena belum punya merit sistem yang baik," tegasnya.

Baca juga: PKB Jatim: Semua Dapil Jadi Fokus Konsentrasi untuk Raih Kemenangan Kursi DPRD di Pemilu 2024

Ia mengajak masyarakat untuk pandai memilih. Jikalau nanti proporsional tertutup dijalankan, ia menyarankan agar pemilih memilih partai yang menyuarakan kepentingan mereka, bukan anggota yang menyuarakan kepentingan, karena sistem pemilu tertutup bertumpu pada partai politik.

"Lantas juga bagi saya penting yakni partai politik yang berpolitik bersih. Meski itu sulit, tapi itu memang tuntutan. Kalau misal bersih sulit, ya kinerjalah. Jadi misalkan betul-betul, ketika naik, berinisiatif mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat," sarannya.