"(Paling besar) sekitar Rp 500.000 lah. Belum pernah ada yang sejuta. Itu cuma sebagai acuan," ungkap Febri.

Namun, nominal permintaan THR sebesar Rp1 juta bukanlah sebuah kewajiban.

"Ada nominalnya sebagai acuan, tapi bukan sebagai kewajiban. Kalau ditulis Rp1 juta, kan namanya orang begitu kan kita nyari inian tertinggi."

"Entar mereka juga cuma ngasih Rp200.000-Rp300.000," tambah dia.

Sudah tiga kali pihaknya mengajukan THR ke perusahaan-perusahaan yang kerap melakukan bongkar muat di kawasan perumahan mereka.

THR ini diminta pengurus RW 02 Jembatan Lima setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Kalau untuk begini, tiga tahun belakangan lah," kata Sekretaris RW 02 Jembatan Lima, Febri, saat ditemui Kompas.com.

Baca juga: Kadis Pariwisata Keluhkan Wisata Turun Gegara Larangan Study Tour Dedi Mulyadi, Sepi Pengujung

Ia menjelaskan, pihaknya meminta THR ke puluhan perusahaan selama tiga tahun belakangan.

Sudah tiga kali pihaknya mengajukan THR ke perusahaan-perusahaan yang kerap melakukan bongkar muat di kawasan perumahan mereka.

THR diminta pengurus RW 02 Jembatan Lima setiap tahun menjelang Idul Fitri.

"Kalau untuk begini, tiga tahun belakangan lah," ujar Febri.

Permintaan THR ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi dari perusahaan untuk warga di RW 02, Jembatan Lima.

Sebab, warga RW 02 Jembatan Lima merasa terganggu dengan aktivitas bongkar muat di wilayah tersebut.

"Mau masuk ke rumah sendiri aja mereka (warga) susah. Memang mereka sebenarnya harus ngasih CSR ke kita lah."

"Jalanan pada hancur, mobil mereka masuk, kita enggak ada yang komplain," jelas Febri.