Indah NF, guru matematika di SMK Cipto, juga merasakan kebingungan yang sama.

"Sangat sedih ya, bingung, kaget juga, sedikit sekali dari tahun sebelumnya. Ini jadi tantangan saya hingga tiga tahun mendatang," kata Indah usai memberikan pelajaran pada Rabu (7/8/2025) siang.

Sebagai guru yang baru lulus, dia merasakan perbedaan yang mencolok antara mengajar di SMK Cipto dan sekolah lain yang biasanya dipenuhi siswa.

Meskipun hanya ada satu murid, Indah tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan datang tepat waktu dan memberikan pengajaran serta penugasan seperti biasa.

Baca juga: Sosok Siswa SMA Dilarang Ortu Game Malah Jadi Hacker Top Tembus NASA, Dapat Penghargaan

Gugatan Terhadap Dedi Mulyadi

Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta, Ari Nurrahmat, menyatakan dukungannya terhadap langkah guru SMK swasta yang menggugat Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia menilai kebijakan tersebut berdampak signifikan dan perlu dikritisi berdasarkan data yang objektif.

"Kami dukung langkah itu, tapi tidak melakukan gugatan, kami jalur langit dulu, sambil mengumpulkan data dan bukti untuk bahan audiensi," jelas Ari saat ditemui Kompas.com pada Kamis (7/8/2025) siang.

Ari menilai program anak putus sekolah yang membolehkan 50 murid per kelas di SMA Negeri tidak tepat sasaran.

Kebijakan tersebut seharusnya ditujukan untuk siswa kurang mampu, namun banyak warga mampu yang memanfaatkan kesempatan itu.

Dia melaporkan, banyak siswa yang mencabut berkas dari sekolah swasta setelah surat edaran tersebut dikeluarkan, memindahkan diri ke sekolah negeri dengan alasan yang sama.

Kondisi ini menyebabkan penurunan signifikan jumlah siswa di sekolah swasta, yang sebelumnya ramai menjadi sepi.

Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta telah mengajukan gugatan atas surat edaran Gubernur Jawa Barat terkait kebijakan jumlah siswa dalam satu kelas.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com