TRIBUNJATIM.COM - Jumlah gaji DPR RI dan tunjangannya, belakangan viral di media sosial. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki peran yang sangat strategi dalam pengawasan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance). 

Tugas pengawasan DPR terhadap pemerintah sebagai peran yang sangat fundamental.

Belakangan ramai gaji DPR disebut-sebut mencapai Rp3 juta, sehari. 

Besaran gaji DPR dan tunjangannya, akhirnya dibongkar oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. 

Menurutnya tak ada kenaikan gaji, namun ada kenaikan tunjangan yang diterima DPR. 

Adies Kadier pun berterima kasih pada Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani. 

Pernyataan Adies Kadier ini jadi sorotan dan membuat masyarakat semakin geram, mengingat kondisi ekonomi yang sulit saat ini. 

Baca juga: Tak Disebutkan Prabowo di APBN 2026, Gaji PNS Tak Ada Kenaikan? ini Besaran yang Berlaku Sekarang

“Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).

Atas kenaikan tunjangan ini, Adies menyampaikan terima kasih kepada Sri Mulyani.

Bahkan, ia melontarkan kelakar, mungkin Sri Mulyani memberikan kenaikan tunjangan karena merasa kasihan dengan anggota DPR RI.

Menurut Adies, selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.

“Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga menyebut, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima bersih anggota DPR sekitar Rp 69 juta hingga Rp 70 juta. 

Jumlah ini masih di luar tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan.

Adapun tunjangan perumahan diberikan setelah anggota DPR tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas dari negara. 

Baca juga: Alasan Rumah Dinas DPR Diganti Tunjangan Rp50 Juta Sebulan, Ditransfer Bareng Gaji

"Gaji oh ya di luar perumahan. Gaji itu kan gaji itu di luar perumahan kalau enggak salah ada tunjangan beras, tunjangan apa lagi ya, banyak tunjangan kesehatan, tunjangan-tunjangan apa lah, tapi di luar tunjangan rumah. Itu sekitar Rp 70 juta per bulan," ucap Adies.

Pernyataan Adies Kadier ini senada dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Diketahui, viral di media sosial gaji DPR jadi Rp3 juta sehari, sehingga dalam sebulan mereka menerima gaji kurang lebih Rp100 juta. 

Kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Indonesia bermula dari tangkapan layar dari berita berjudul, "MANTAP! Gaji Anggota DPR RI Naik Jadi 3 Juta Per Hari" pada Kamis (14/8/2025).

Warganet alias netizen pun ramai membagikan postingan tersebut dan menghitung gaji anggota DPR sebulan, jika gaji per harinya Rp3 juta. 

Satu di antara akun yang membahas ialah akun base menfess @tan****rl.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebutkan, gaji anggota mencapai angka Rp100 juta per bulan atau Rp 3 juta sehari. 

Unggahan itu sudah ditonton lebih dari 311.000 pengguna X dan mengundang interaksi berupa ribuan balasan dan kutipan. 

Baca juga: Sosok Setya Novanto Terpidana Korupsi e-KTP Bebas Bersyarat, Eks Ketua DPR RI dan Ketum Golkar

Baca juga: 15 Koruptor Bebas Bersyarat Seperti Setya Novanto, Berikut Riwayat Kasus dan Nilai Kerugian Negara

Puan Maharani membantah kabar kenaikan gaji DPR ini. 

Puan menuturkan, tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, melainkan pemberian kompensasi uang rumah sebagai pengganti rumah jabatan.

"Enggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah," kata Puan di Istana, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Puan melanjutkan, rumah dinas yang dulu diberikan kepada DPR kini sudah dikembalikan ke pemerintah.

"Jadi itu saja sekarang karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah," ujar dia menjelaskan.

Sosok Adies Kadir

Adies Kadir merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 sejak dilantik pada 1 Oktober 2024.

Ia lahir di Balikpapan tanggal 17 Oktober 1968.

Nama lengkap beserta gelarnya adalah Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

Adies menempuh pendidikan tinggi di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Kesuma, Surabaya, pada 1987-1993, sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id.

Ia juga mengambil pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Merdeka Surabaya pada 1993-2003, dan melanjutkan studi master atau S2 Ilmu Hukum di Universitas Merdeka Surabaya juga pada 2003-2007.

Kemudian, ia menempuh S3 Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) pada 2011 - 2017.

Dikutip dari laman kabargolkar.com, Adies dikenal sebagai salah satu pengurus Motor Besar Club Jawa Timur.

Ia terjun ke dunia politik dengan bergabung menjadi kader Partai Golkar (Golongan Karya).

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Surabaya. 

Selain itu, ia merupakan anggota Fraksi Golkar DPRD Surabaya pada tahun 2009-2014.

Pada 2010, Adies pernah maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Surabaya sebagai Calon Wakil Walikota, mendampingi Calon Wali Kota dari Partai Demokrat, Arif Afandi.

Namun, mereka gagal terpilih karena hanya menduduki urutan 2 setelah memperoleh suara 327.516 atau sebesar 35,25 persen.

Adies Kadir juga bukan sosok baru di DPR RI, lembaga tinggi negara perwakilan rakyat di Indonesia. 

Ia menjadi anggota DPR RI sejak 2014 mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I yang meliputi Sidoarjo dan Kota Surabaya. 

Sebagai anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur I, Adies pernah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada 2014, dikutip dari laman mpr.go.id.

Lalu, pada 2019, ia terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Untuk periode 2024-2029, ia masuk jajaran pimpinan DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR RI, membidangi ranah Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan yang meliputi Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Di lingkup partai, Adies Kadir saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk masa bakti 2024-2029 setelah terpilih di Munas XI Partai Golkar yang diadakan pada 20-21 Agustus 2024 lalu di Jakarta Convention Center (JCC).

Ia juga tercatat sebagai Ketua Umum organisasi masyarakat (ormas) MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Berita Viral lainnya