Korban SK ASN Palsu Bertambah Jadi 18 Orang, DPRD Gresik Minta Verifikasi & Validasi Seluruh ASN

Ringkasan Berita:

• Komisi I DPRD menggelar hearing bersama BKPSDM, Inspektorat, dan Bagian Hukum Pemkab Gresik.
• Ada beberapa poin dalam rapat hearing tersebut.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Jumlah korban SK ASN palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bertambah menjadi 18 orang.

DPRD Gresik meminta untuk verifikasi dan validasi seluruh ASN.

Baca juga: Penyanyi Asal Jember Go Internasional, Icha Yang Tampil Memukau dalam Hunan TV di China

Komisi I DPRD menggelar hearing bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

Rapat berlangsung hampir tiga jam dan tertutup di ruang rapat Komisi I DPRD Gresik.

Ketua Komisi I DPRD Gresik, Muhammad Rizal Saputra, menyampaikan bahwa ada beberapa poin dalam rapat hearing tersebut.

Di antaranya untuk BKPSDM agar memverifikasi dan validasi ulang seluruh ASN di Kabupaten Gresik.

Kemudian melakukan pendalaman terhadap puluhan korban, agar perkara SK palsu bisa terbuka dalam aktor utamanya.

"Kami berharap setelah dari hering ini segera ditemukan dalam aktor utama. Siapapun namanya, segera umumkan ke publik, sebab kabar ini dinanti oleh masyarakat," ujar Rizal, sapaan akrabnya, Senin (20/4/2026).

Politisi muda PKB ini menegaskan, untuk korban SK palsu, pada pemeriksaan gelombang pertama ada 12 orang.

Yang tidak terima SK 4 orang yang notabene SK PNS ada 2 orang.

Gelombang kedua ada 6 orang, notabene PPPK.

Sedangkan untuk terduga pengepul adalah AG notabene adalah PNS, dan AT mantan pecatan PNS.

Selanjutnya, untuk Inspektorat, direkomendasikan untuk terus melakukan pemeriksaan secara mendalam.

Diharapkan, dalang di balik koordinator utama pembuat SK palsu segera terungkap.

"Meski kasus SK palsu, sekarang tengah dalam proses penyidikan pihak Polres Gresik. DPRD sebagai fungsi pengawasan kinerja OPD pemerintah, akan terus memantau perkembangannya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menyampaikan bahwa hearing Komisi I DPRD Gresik memberikan rekomendasi untuk memverifikasi dan validasi ulang seluruh ASN secara menyeluruh.

"Pada saat ini tengah kita lakukan sebagai langkah untuk tidak terjadi lagi adanya SK palsu," imbuhnya.