Program MBG di Gresik Berangsur Normal, Status Suspend 4 SPPG Sudah Dicabut

Ia menyebutkan sesuai dari kebijakan pemerintah pusat, setiap unit SPPG memiliki tenggat waktu selama 30 hari untuk pengurusan SLHS.

Karena dokumen itu sangat penting untuk memastikan bahwa proses dan juga luaran dari layanan program MBG untuk penerima manfaat dalam standar baku mutu yang disyaratkan. 

“Kami terima kasih pada BGN. Tentu bukan langkah yang mudah ya untuk menutup sementara. Semua SPPG ini diharapkan bisa dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang memitigasi dan meminimalisir risiko di dalam penyaluran MBG ini,” tegasnya.

Pemprov Jatim Dukung Pemenuhan Standar

Emil kemudian menjelaskan bahwa Pemprov Jatim mendukung apapun yang dibutuhkan agar MBG berjalan dengan baik. Termasuk dalam pengurusan SLHS. Jangan sampai pengurusan SLHS yang justru memang lama dari pengajuan karena satu lain hal.

“Kami juga akan menyisir jangan sampai lamanya karena pemda yang kelamaan. Pemerintah akan membantu memonitor. Tapi memang untuk keluarnya dokumen itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi,” imbuhnya.

Fokus pada Higienitas dan Keamanan

Lebih lanjut mantan Bupati Trenggalek itu menegaskan bahwa masalah distopnya ratusan SPPG Jatim ini bukan sial siapa lebih cepat mengantongi SLHS.

Melainkan bagaimana setiap SPPG mematuhi aturan terkait higienitas, dan juga sanitasi.  

“Kalau dalam pengurusan SLHS bukan cepet-cepatan dapat SLHS. Tapi SLHS ini untuk memitigasi penyaluran MBG agar kemudian memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan 

“Dan jangan lupa juga adalah IPAL. Karena IPAL ini sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar SPPG dan higienitas dari lingkungan kerja di sana,” pungkas Emil.

Sementara itu, meski ada sebanyak 372 SPPG di Jatim yang diberhentikan sementara, ia memastikan MBG tetap berjalan. Dimana suplai dari SPPG yang distop akan digantikan oleh SPPG terdekat.