Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir Dipanggil BK Imbas Video Viral Adu Mulut saat Penertiban PKL

Audiensi  kembali digelar pada 20 April 2026 dan disiarkan secara langsung media sosial.

Dalam forum tersebut, DPRD menawarkan sejumlah alternatif solusi, mulai dari penyediaan lokasi usaha baru di aset milik Pemkab Gresik yang dikelola pihak ketiga, bantuan sosial berupa beras, fasilitasi akses permodalan melalui Bank Gresik, hingga bantuan pribadi dari Ketua DPRD kepada pedagang terdampak.

Ternyata, pada 19 Mei 2026, sejumlah pedagang kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Gresik saat rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tata Ruang.

Syahrul Munir menegaskan, bahwa sejak awal, DPRD Gresik telah berupaya memfasilitasi dialog dan mencari jalan keluar bagi para pedagang terdampak penertiban.

Adapun keputusan akhir terkait berbagai usulan yang disampaikan berada pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik.

"Situasi sempat memanas, ketika massa aksi berupaya masuk ruang paripurna dan menemui Ketua DPRD secara langsung. Namun, akhirnya saya menemui para pedagang dan menjelaskan berbagai opsi solusi yang sebelumnya telah dibahas. Ternyata, ada potongan video yang viral, seolah kita tidak memperhatikan masyarakat. Selama ini kita telah memediasi," pungkasnya.