Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Gunakan Dana APBN, Pengamat Kritik Kebijakan

Poin penting:

• Pemerintah pusat akan membangun ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo setelah insiden ambruknya musala yang menewaskan 63 orang.
• Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menangani langsung proyek rekonstruksi menggunakan dana dari APBN, tanpa perlu sumber pendanaan tambahan.

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah memastikan akan melakukan pembangunan ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang sebelumnya bangunan musala ambruk hingga menyebabkan 63 korban meninggal dunia. 

Kementerian PU tidak hanya akan melakukan revitalisasi, namun melakukan pembangunan ulang terhadap bangunan ponpes Al Khoziny tersebut.

"Prakiraan saya, kemarin saya ke sana itu, bangunan yang warna hijau itu mesti lebih murah kalau dirobohkan. Ya dibangun baru dari nol, dari pada kita tambal sulam,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025). 

Untuk pembangunan ulang akan dilakukan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

Baca juga: 67 Korban Tewas, Polda Jatim Buka Suara Soal Proses Hukum Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

Dody Hanggodo, menyakini bahwa proyek rekonstruksi Ponpes Al Khoziny tersebut dapat sepenuhnya ditangani dengan dana negara tanpa perlu dukungan dari sumber lain.

“Insya Allah cuma dari APBN ya,” ujar Dody usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, dikutip dari Kompas, Selasa (7/10/2025).

Ia menambahkan bahwa meskipun seluruh kebutuhan pembiayaan berasal dari APBN, pemerintah tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari ada bantuan dari pihak swasta.

“Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta,” tambahnya.

Menurut Dody, anggaran pembangunan pesantren pada dasarnya berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Namun, insiden ambruknya bangunan ponpes Al Khoziny yang menimbulkan korban jiwa membuat kasus ini dikategorikan sebagai keadaan darurat nasional.

Karena itu, Kementerian PU mengambil peran langsung dalam proses pembangunan kembali. 

“Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” tegasnya.

Tanggapan pengamat

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah setuju bahwa pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny seharusnya tidak menggunakan APBN.

Sebab, menurut dia, ponpes merupakan kepemilikan privat yang dibangun oleh yayasan, bukan milik negara.

"Kalau yayasan itu wakaf. Mengenai semua robohnya (ponpes) itu adalah tanggung jawab pihak ponpes, termasuk korban meninggal juga tanggung jawab dia," ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/10/2025).

Dia menegaskan, negara hanya berperan sebagai pendamping yang melaksanakan tanggung jawab sosial saja.

"Negara boleh memberi santunan uang ke keluarga korban, layanan BPJS Kesehatan, memberikan tambahan ke keluarga korban dari kelompok tidak mampu," tutur dia.

"Tapi negara tidak ada urusan dengan pembangunan kembali gedungnya, karena tanahnya kan tanah privat," lanjutnya.

Menurut dia, apabila APBN tetap dianggarkan ke pembangunan ini, maka dampak yang makin luas adalah banyaknya pihak yang turut meminta anggaran APBN.

"Pemilik bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Pidana karena lalai, asal membangun, santri disuruh kerja bakti misalnya. Perdatanya yaitu ganti rugi ke pihak keluarga korban," terang dia.

Senada, ekonom Universitas Paramadina WIjayanto Samirin menilai pihak ponpes harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.

"Pembangunan ponpes jangan menggunakan APBN, karena ini akan mengirim pesan yang salah, yaitu 'langgarlah ketentuan, munculkan korban jiwa, maka negara akan datang membantu all out'," jelas Wijayanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/10/2025).

Dia melanjutkan, hal ini tidak adil bagi para pembayar pajak dan bagi ponpes lain yang sudah mengikuti ketentuan pembangunan.

"Jangan sampai kejadian ini justru dimanfaatkan untuk mencari popularitas politik semu," imbau dia.

Operasi Pencarian Korban Resmi Ditutup

Pencarian dan upaya pertolongan kepada para korban robohnya bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny resmi berakhir, Selasa (7/10/2025). Total tercatat ada 171 orang korban dengan rincian 104 orang selamat dan 67 korban meninggal dunia (termasuk 8 body part).

Pada tahap akhir pencarian, tim SAR gabungan melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Hasilnya, sudah tidak ada lagi korban di lokasi. Area gedung yang runtuh itu juga sudah rata dengan tanah, semua puring dan reruntuhan sudah berhasil dibersihkan.

“Kita sudah menyelesaikan operasi pencarian dan pertolongan terhadap para korban. Dan kita juga sudah memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh,” kata Kepala Basarnas Marsdya TNI Mohammad Syafii di lokasi kejadian, Selasa siang.

Dalam kesempatan itu, Syafii menyempaikan apresiasinya terhadap semua pihak yang sejak tanggal 29 Sepetember kemarin ikut terlibat dalam semua proses pencarian dan pertolongan.

Menurutnya semua proses telah berjalan baik dan terukur sebagaimana ketentuan yang ada. Tentang adanya kesan lambat, disebutnya bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala.

Diantaranya adalah akses masuk alat berat yang terbilang sempit, area yang terbatas untuk manuver alat berat, dan beberapa hal lain.

“Kita juga melakukan dengan penuh kehati-hatian. Utamanya ketika masih diketahui ada korban hidup di bawah reruntuhan. Kita berupaya maksimal untuk menyelamatkan mereka,” lanjutnya.

Terkait kondisi balok bangunan runtuh yang terkait dengan bangunan eksisting. Akhirnya juga bisa dilepas dengan upaya yang mendapat pendampingan dari tim ahli dari ITS.

Semua material bangunan yang runtuh sudah bersih dari lokasi, dan bangunan yang masih eksisting tetap bisa berdiri dengan tegak seperti yang terlihat sekarang

Artikel ini sebelumnya tayang di Kompas dengan judul "https://money.kompas.com/read/2025/10/07/205105726/kementerian-pu-mau-bangun-ulang-gedung-ponpes-al-khoziny"