Eks PKL Alun-alun Tuban Protes Relokasi, Bupati Minta Pedagang Introspeksi Diri

Poin penting:

• PKL yang direlokasi dari Alun-Alun Tuban ke Pantai Boom menggelar aksi protes dan solidaritas karena pendapatan menurun drastis sejak relokasi 10 bulan lalu.
• Pemkab Tuban menegaskan bahwa fasilitas publik tidak boleh dimonopoli, dan relokasi dilakukan demi kepentingan masyarakat luas serta menjaga ketertiban.
• Lokasi alternatif seperti Lapangan Kebonsari dan Pantai Boom sudah disiapkan, lengkap dengan jalur transportasi yang mendukung dan pelatihan peningkatan kualitas dagangan.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Para pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi dari kawasan Alun-alun Tuban ke area parkir Pantai Boom menggelar beragam aksi protes. Aksi ini dipicu oleh anjloknya pendapatan eks PKL Alun-alun Tuban sejak relokasi sekitar 10 bulan lalu.

Setelah menggelar demo di depan Kantor Pemkab Tuban pada 7 Oktober 2025, para PKL juga menggelar aksi solidaritas selama dua hari, 11–12 Oktober 2025. Aksi solidaritas ini dilakukan dengan cara berjualan kembali di kawasan Alun-alun Tuban.

Menanggapi hal ini, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan bahwa fasilitas publik tidak boleh dimonopoli satu kelompok saja, melainkan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Semua ini demi kepentingan masyarakat luas,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

Lindra menjelaskan, persoalan PKL di Alun-Alun bukan masalah baru. Sejak 10 hingga 15 tahun lalu, pemerintah daerah sudah menyediakan tempat relokasi di Lapangan Kebonsari. Namun seiring waktu, banyak pedagang yang kembali berjualan di Alun-Alun.

“Awalnya sudah kami beri tempat yang representatif, tapi lama-lama banyak yang kembali ke Alun-Alun,” imbuhnya.

Selain Kebonsari, pemerintah juga menyiapkan lokasi alternatif di Pantai Boom Tuban. Bahkan, jalur transportasi pun sudah diubah untuk mendukung peningkatan daya saing para pedagang.

Baca juga: PKL Direlokasi ke Parkiran Pantai Boom, Dewan Desak Pemkab Gencar Promosi Digital dan Event Wisata

Pemkab Tuban juga memberikan pelatihan dan pendampingan agar para PKL bisa meningkatkan kualitas produk, harga, pelayanan, dan kemasan.

“Karena ini kawasan wisata, maka pelayanan, harga, dan packaging harus benar-benar diperhatikan. Banyak masukan dari masyarakat soal harga yang tidak seragam, padahal makanannya sama,” bebernya.

Lindra menegaskan, aturan yang dibuat bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga ketertiban dan keadilan bersama. 

Ia berharap para PKL tidak hanya menuntut pemerintah, tapi juga mau melakukan introspeksi terhadap pelayanan mereka.

“Regulasi itu dibuat untuk saling menjaga satu sama lain. Saya berharap semua taat aturan, saling menghormati, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” pungkasnya.

Baca juga: Gara-gara Kebijakanmu Membunuh Istriku, Jerit PKL Tuban Usai Direlokasi ke Pantai Boom