Tahun 2025, Sebanyak 667 Keluarga di Trenggalek Mentas dari Jurang Kemiskinan

Poin Penting :

• Sebanyak 667 KPM di Trenggalek telah graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH)
• Tahun 2025 ini di Trenggalek terdapat 32.643 KPM bantuan sosial
•  Dari jumlah tersebut pemerintah menargetkan 940 KPM bisa graduasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan capaian positif dengan 667 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhasil graduasi dari bantuan sosial.

Sebanyak 667 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Trenggalek terentaskan dari jurang kemiskinan.

Hal tersebut ditandai dengan graduasi 667 KPM tersebut dari penerima bantuan sosial.

Tahun ini di Trenggalek terdapat 32.643 KPM bantuan sosial. Dari jumlah tersebut pemerintah menargetkan 940 KPM bisa graduasi.

Artinya ada 273 KPM lagi yang harus graduasi agar target tahunan tercapai.

Baca juga: Ritus Longkangan Teluk Sumbreng di Trenggalek Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Koordinator Sumber Daya Manusia (SDM) Progaram Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Trenggalek, Saiful Nuryanto mengatakan setiap pendamping PKH ditargetkan bisa melakukan graduasi mandiri pada 10 PKM setiap tahun.

"Jumlah pendamping kami ada 94 orang, jadi total targetnya 940 graduasi. Saat ini baru terealisasi 667, berarti masih ada sekitar 273 KPM lagi yang harus di graduasi hingga akhir tahun," kata Saiful, Selasa, (14/10/2025).
 
Data yang dihimpun menunjukkan, Kecamatan Panggul menjadi wilayah dengan jumlah KPM tertinggi yakni 4.768 keluarga, dengan 77 di antaranya telah graduasi. 

Disusul Dongko dengan 4.144 KPM dan 55 graduasi, serta Munjungan yang mencatat 2.436 KPM dengan 41 graduasi.

Baca juga: Ritus Longkangan Teluk Sumbreng di Trenggalek Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Sementara itu, kecamatan dengan tingkat graduasi tertinggi secara proporsional berada di Pogalan, yang telah berhasil melakukan 86 graduasi dari 1.755 KPM.

"Pogalan termasuk cepat dalam menyesuaikan pendataan dan pendampingan. Kesadaran masyarakatnya juga tinggi untuk keluar dari kepesertaan PKH secara mandiri," kata Saiful.

Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Watulimo dan Suruh masih mencatat angka graduasi di bawah 20 peserta.

Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi warga yang masih fluktuatif.

"Graduasi itu bukan hanya soal ekonomi membaik, tapi juga kesiapan sosial dan administrasi. Ada yang keluar karena sudah tidak memenuhi kriteria, ada pula yang benar-benar mandiri karena sudah sejahtera," ucapnya.