Siapa Yunus Mahatma? Dirut RSUD dr Harjono Ponorogo Terseret Korupsi Bupati Sugiri, Harta Rp14,5 M

Pada sembilan bulan lalu, Tribun Jatim Network sempat wawancara perihal profil dr Yunus Mahatma.

Dia menjelaskan nama Mahatma karena ayahnya adalah guru sejarah.

Ada Mahatma Gandhi dari India, dia mengaku mungkin ayahnya terinspirasi dari situ.

Dr Yunus Mahatma lahir di Kabupaten Blitar. Pendidikan SD sampai SMP dia habiskan di Kabupaten Blitar. Sedangkan SMA di Tulungagung. Ia kemudian melanjutkan kuliah S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya Malang.

Karir dr Yunus Mahatma adalah PNS di Malaku, tahun 1991 sebelum reformasi. Dia bertugas di Dinkes Provinsi Maluku.

Kemudian menjadi kasie di Dinkes Provinsi Maluku berpindah menjadi kasie P2ML, lalu pindah di kasie sarana prasarana rumah sakit dan Puskesmas. 

Pada 1999 pindah Kabupaten Magetan, Jawa Timur lantaran di Maluku ada kerusuhan. Saat itu di Kabupaten Magetan Mahatma hanya bertugas selama 1 tahun.

Yunus mengambil sekolah dokter spesialis di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Pasca lulus dari kuliah spesialis penyakit dalam, dia ke Aceh untuk mengabdi.

Hingga 2006 lalu, dr Yunus Mahatma kembali ke Magetan. Pada 2013, dia menjadi direktur di RSUD dr Sayidiman Magetan sampai 2019.

Pada 2021, dia memilih pensiun dini dan ikut asessment menjadi direktur RSUD dr Harjono Ponorogo.

Baca juga: Sosok Indah Bekti Pertiwi, Teman Dekat Direktur RSUD Ponorogo Jadi Saksi Kunci, Masuk Bursa Cawabup

Harta Lebih Kaya dari Sugiri Sancoko

Jabatannya memang Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, namun dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta Yunus lebih kaya dibanding Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekda Ponorogo Agus Pramono.

Dalam LHKPN periodik 2024 yang diakses melalui laman elhkpn.kpk.go.id, Yunus tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp14,54 miliar setelah dikurangi utang sebesar Rp800 juta.

Sedangkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko yang hanya sebesar Rp6,3 miliar dan Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Pramono yang sebesar Rp8,8 miliar.

Melihat rincian LHKPN dokter spesialis penyakit dalam itu adalah tanah dan bangunan senilai Rp9,25 miliar, alat transportasi dan mesin Rp1,11 miliar, harta bergerak lainnya Rp25 juta, kas dan setara kas Rp4,7 miliar, serta harta lainnya Rp250 juta.

Aset tanah dan bangunan tersebar di beberapa wilayah, antara lain Kota Madiun, Surabaya, dan Karanganyar.