APBD Jatim 2026 Resmi Disahkan, DPRD Dorong Pendapatan Daerah dari Sektor BUMD

Khususnya belanja pendidikan 20 persen, belanja kesehatan yang memadai dan terus meningkat, belanja infrastruktur pelayanan publik (BIPP) minimal 40 persen dari total belanja setelah dikurangi bagi hasil dan transfer. 

Serta, belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja setelah dikurangi tunjangan guru dan belanja wajib lain yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah.

Memastikan pemangkasan TKD tidak berdampak terlalu besar terhadap kebijakan belanja modal dan belanja program untuk peningkatan kinerja infrastruktur daerah berupa perbaikan jalan, irigasi, pelabuhan dan sarana pendidikan.

Baca juga: Inisiasi Perda Khusus, DPRD Jatim Lindungi Sektor Perikanan dan Produksi Garam

"Khususnya di wilayah Mataraman, tapal kuda dan Madura dan realisasi ekspansi program TransJatim pada APBD 2026," jelasnya. 

Fraksi PKB juga menyoroti terkait pendapatan. Melalui Juru Bicara Ibnu Alfandy Yusuf, Fraksi PKB meminta Pemprov memperkuat strategi pengelolaan pendapatan secara lebih konsisten dan terarah. 

Fraksi PKB menekankan bahwa pada tahap pelaksanaan APBD 2026, Pemprov harus memastikan bahwa seluruh potensi pendapatan dapat digarap secara lebih optimal melalui peningkatan pengawasan, perbaikan tata kelola pemungutan, serta pemanfaatan teknologi untuk menekan kebocoran penerimaan.

Selain itu, Pemprov Jatim perlu memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor yang terbukti mengalami penurunan drastis selama beberapa tahun terakhir, sehingga upaya pemulihan pendapatan dapat dilakukan secara lebih fokus dan terukur.

"Berkaitan dengan semua fraksi yang menghendaki Pansus BUMD, Fraksi PKB meminta agar Pansus BUMD bisa bekerja lebih efektif," ucap Ibnu. 

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, memang ada dinamika tentang keuangan karena sejumlah faktor. Misalnya regulasi tentang hubungan Keuangan antara pusat daerah yang berdampak pada Pemprov Jatim. Yakni, terkait opsen pajak. 

Pemprov kehilangan pendapatan Rp 4,2 triliun dari sektor pajak akibat regulasi ini. Disisi lain juga mengalami penyusutan Rp 2,8 Triliun dari dana transfer ke daerah atau TKD. "Berarti ini secara natural kita sudah berkurang Rp 7 triliun," ucap Khofifah.

Sehingga, Gubernur dua periode ini membantah, jika ada anggapan bahwa tantangan fiskal daerah ini disebabkan karena kapasitas atau manajemen pengelolaan keuangan dari Pemprov. Ditengah tantangan ini, Khofifah memastikan tak akan melupakan berbagai urusan prioritas.

"Tapi bahwa kita harus menajamkan prioritas-prioritas, tentu iya. Kita rapat itu detail sekali mana yang memang tidak perlu, mana yang prioritas," jelas Khofifah. (ADV)