Makan Bergizi Gratis Ditolak Siswa di Jember, Dewan Sebut Banyak SPPG yang Belum Siap Beroperasi

Poin penting:

• Siswa di empat sekolah Kecamatan Patrang, Jember menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena makanan beraroma kurang sedap dan tidak familiar, seperti burger dan spageti.
• Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menyebut banyak dapur penyedia MBG (SPPG) belum siap, terutama karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta sertifikat keamanan pangan.
• Hanya 5 dari 10 SPPG di Jember yang sudah memiliki SLHS; meskipun demikian, semuanya tetap diperbolehkan beroperasi untuk memenuhi MBG di sekolah.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network,, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Fenomena makan bergizi gratis (MBG) ditolak siswa di empat sekolah Kecamatan Patrang Jember, Jawa Timur menjadi perhatian publik.

Mengingat, mereka menolak MBG itu karena menu yang disajikan beraroma kurang sedap, sehingga para siswa ini enggan menyantapnya.

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan, fenomena tersebut pada dasarnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersedia, belum siap beroperasi.

"Banyak SPPG yang belum siap dijalankan. Memang MBG ini menjadi naungan dari BGN, dan belum ada aturan jelas tata kelolanya. Proses tata kelolanya baru akan turun minggu-minggu ini," ujarnya, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, dari sepuluh dapur sehat yang beroperasi, belum tentu mereka mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dan keamanan pangan.

"Kami meyakini masih belum ada yang memiliki sertifikat itu, apalagi sertifikat keamanan pangan bagi hampir seluruh SPPG di Jember," ungkap Widarto.

Widarto menilai diperlukan visitasi dan uji petik terhadap dapur sehat yang ada, karena hal ini bisa dijadikan acuan standarisasi kelayakannya tata kelola MBG.

Baca juga: Menu MBG Spageti Ditolak Ratusan Siswa di Jember Karena Berbau Aneh, SPPG Bantah Basi: Mungkin Cuka

"Jika hal ini diurus pasti akan mendapatkan visitasi, uji petik dan memastikan apakah standartnya sesuai, pengolahannya sesuai. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa kok belum? karena ini bagian dari quality control," paparnya.

Selain itu, kata Widarto, SPPG harus membuat menu makan yang familiar bagi penerima manfaat, supaya mereka menyantap MBG secara lahap.

"Dicek gizinya, jangan latah dengan menyajikan makanan yang kami dengar kemarin seperti burger, spageti. Harus ada sisi mendidiknya juga, boleh bervariasi tetapi gak perlu barat-baratan juga," ulas legislatif Fraksi PDI Perjuangan ini.

Oleh karena itu, Widarto mengaku akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk menggali hasil pengawasan pelaksanaan MBG di Jember.

"Karena ini menyangkut anak-anak kita. Maka kita agendakan rapat gabungan lintas sektor termasuk mengundang OPD terkait dan SPPG nya juga," tuturnya.

Baca juga: Target Program MBG di Jember Sasar 450 Ribu Siswa, Tapi Baru 9 Dapur Sehat Dibangun

Hal ini diperlukan supaya tidak ada lagi adanya penolakan MBG dari para siswa sekolah. Kata dia, supaya program prioritas nasional dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Jember.

"Untuk memastikan pelaksanaannya tidak terjadi masalah kembali. Karena ini program Presiden Prabowo untuk mempersiapkan generasi emas 2045 guna memastikan generasi kita terpenuhi gizinya secara baik," imbuh Widarto lagi.

Sebatas informasi, dari 10 SPPG di Kabupaten Jember yang telah beroperasi, baru 5 dapur memiliki SLHS.

"Kalau yang kemarin masih lima yang sudah ada izin semuanya," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jember Ahmad Helmi Lukman.

Meski masih belum lengkap dokumen izinnya, ia bilang 10 dapur sehat ini tetap boleh melayani pemenuhan MBG di lembaga pendidikan.

"Air yang digunakan di tiap SPPG harus layak pakai dan mengalir sebagai bagian dari syarat keluarnya SLHS. Maka untuk yang masih belum (punya sertifikasi) kami upayakan," imbuh Helmi.

Baca juga: BGN Ingatkan SPPG di Jatim Wajib Kantongi SLHS, Akan Dihentikan Jika Tak Penuhi Standar Operasional

Namun, Hemi mengaku tidak hafal SPPG mana saja yang belum kantongi SLHS, sebab masih perlu melihat datanya dulu.

"Tidak hafal di SPPG mana saja yang belum punya sertifikasi SLHS," tambahnya.

Sebatas informasi, 10 dapur sehat di Jember yang beroperasi di antaranya tersebar di Kecamatan Patrang, Bintoro, Kaliwates, Gumukmas, Sukowono, Silo, dua di Kecamatan Semboro, dan terbaru Tempurejo.

Masing-masing SPPG itu kapasitas penyediaan MBG bervariasi, mulai dari 3.000 sampai 4.000 porsi tiap harinya.