DPRD Jember Geram Developer Absen RDP Soal Saluran Irigasi Tertutup, Pemkab: Lapor ke Pemprov Jatim

"Kami menyayangkan pihak pengembang tidak hadir dalam rangka mencari solusi terkait dengan terdampaknya lahan pertanian di kawasan (perumahan) tersebut," paparnya.

Baca juga: 216 Ribu Warga Jember Miskin, DPRD Minta Kualitas UHC Meningkat, Bupati: Pendapatan Puskesmas Naik

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang SDA Dinas PU Bina Marga dan SDA Jember Dai Agus mengungkapkan, saluran irigasi yang tertutup bangunan perumahan adalah jenis tersier di bawah kewenangan Pemerintah Provisi Jawa Timur.

"Informasinya memang saluran irigasi itu ditutup oleh perumahan. Dan irigasi itu wilayah perairan provinsi," tambahnya.

Agus mengaku akan laporkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, supaya keluhan petani Jember tersebut segara ditindaklanjuti, agar masalah saluran irigasi tersebut rampung.

"Walaupun (sawah) disana yang terdampak seluas tiga hektar, tetap (petani) berhak mendapatkan air untuk kelangsungan sawah tersebut," ulasnya.

Sebelumnya, Direktur PT. Rengganis Rayhan Wijaya, Selfi Dewi Qomariyah melalui kuasa hukumnya, Karniawan Nurahmansyah, berdalih masalah irigasi itu di luar peta perumahan.

"Bukan tanggung jawab PT lagi, seharusnya petani itu datang ke dinas terkait. Salah kalau mereka (petani) komplain ke kami," dalihnya.

Kurniawan juga mempertanyakan, kalau sudah lebih dari enam tahun petani terganggu karena irigasi tertutup, tetapi baru kali ini protes kepada pengembang.

"Selama enam tahun ini kemana saja mereka. Toh tidak ada ganguan apa-apa, padahal itu bukan tanggung jawab PT, itu kewenangan dinas terkait," omongnya.

Dia mengaku siap bila nanti diundang DPRD Jember dalam rapat dengar pendapat selama ada surat resminya.

"RDP tidak masalah, selama ada undangan resmi. Tadi ada datang dari Komisi B, ngapain? apa tugasnya Komisi B? seharusnya itu pertanggung jawaban dari ketua DPRD," paparnya.