DPRD Kota Malang Bakal Gelar Rakor Bahas Sinergi Bus Trans Jatim dengan Angkot
DPRD Kota Malang tengah mencari solusi dengan menggelar rakor lintas komisi untuk sinergi Trans Jatim dengan Angkot
Penulis: Benni Indo | Editor: Samsul Arifin
Poin Penting :
- DPRD Kota Malang tengah mencari solusi dengan menggelar rakor lintas komisi untuk sinergi Trans Jatim dengan Angkot
- Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi bilang pihaknya kini mencari skema kebijakan yang memungkinkan Trans Jatim tetap berjalan tanpa merugikan keberadaan angkot
- Kondisi geografis Kota Malang dengan jalan-jalan relatif kecil dan sedang menuntut adanya integrasi transportasi
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menegaskan perlunya sinergi antara layanan Trans Jatim dengan angkutan kota (angkot) yang sudah lebih dulu ada di Kota Malang.
Hal ini disampaikan menyusul kekhawatiran sopir angkot terhadap dampak kehadiran program transportasi provinsi tersebut.
Dalam waktu dekat, DPRD Kota Malang berencana menggelar rapat koordinasi lintas komisi untuk membahas persoalan ini.
“Dalam waktu dekat mau kami agendakan Rakor lintas Komisi, antara Komisi C dan Komisi D dengan Dishub dan Dinas Pendidikan juga serta tentunya paguyuban sopir angkot,” kata Dito, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, DPRD tengah mencari skema kebijakan yang memungkinkan Trans Jatim tetap berjalan tanpa merugikan keberadaan angkot. Salah satu opsi adalah menjadikan angkot sebagai feeder atau pengumpan yang menghubungkan masyarakat dari wilayah yang tidak terjangkau Trans Jatim.
Baca juga: Dishub Kota Malang Tanggapi Penolakan Sopir Angkot Soal Trans Jatim
“Arah kami coba carikan solusi bersama, bagaimana Trans Jatim bisa tetap jalan, juga bisa sinergi dengan angkot yang eksisting sebagai feeder. Selain itu menjadikan angkot sebagai angkutan gratis bagi anak sekolah juga jadi opsi kami, selain memanfaatkan bus sekolah yang sudah lebih dulu jalan,” jelasnya.
Dito menambahkan, kondisi geografis Kota Malang dengan jalan-jalan relatif kecil dan sedang menuntut adanya integrasi transportasi.
“Idealnya antara Trans Jatim dengan angkot bisa sinergi dengan skema yang saling mendukung satu sama lain,” ujarnya.
Lebih jauh, Dito menyebut bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota Malang akan mendorong kebijakan subsidi angkot bagi pelajar, seperti yang sudah diterapkan di Kota Batu.
"Kalau yang menjadi ranah Pemkot Malang bersama DPRD, bagaimana angkot ini ke depan bisa jadi angkutan gratis bagi pelajar atau mahasiswa. Model subsidi seperti Kota Batu, cuma butuh niat besar, komitmen bersama, dan konsistensi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga membuka wacana pembatasan penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar dan mahasiswa sebagai langkah pendukung.
“Pemkot bersama perguruan tinggi membangun kesepakatan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi bagi mahasiswa, dan melarang penggunaan kendaraan pribadi bagi pelajar sekolah,” tambahnya.
Baca juga: Peringatan Hari Perhubungan Nasional, Naik Bus Trans Jatim Cukup Bayar Rp55 perak
Para sopir angkutan kota telah bertemu anggota DPRD Kota Malang pada 15 September 2025. Mereka menegaskan penolakan terhadap program Trans Jatim. Stefanus Hari Wahyudi, Ketua Forum Komunikasi Angkot mengatakan, ada kekhawatiran dari para sopir ketika lahan kerja mereka akan digantikan oleh Trans Jatim.
DPRD Kota Malang
Bus Trans Jatim
angkot
Dito Arief Nurakhmadi
berita Kota Malang terkini
TribunJatim.com
Tribun Jatim
jatim.tribunnews.com
Tempo Permainan Pelan, Skor Babak I Persebaya vs Semen Padang 0-0 |
![]() |
---|
Tri Dukung Liga Tendang Bola Mojokerto 2025, Wadah Gen Z Berkreasi di Lapangan dan Dunia Digital |
![]() |
---|
Mabes Polri Gelar Gelar Evaluasi Penanganan Unjuk Rasa di Polresta Malang Kota: Sudah Tepat |
![]() |
---|
Kodim 0814/Jombang Periksa Kendaraan Dinas Maupun Pribadi Prajurit, Beri Contoh Disiplin Lalu Lintas |
![]() |
---|
Warga Kadung Percaya Kades untuk Balik Nama Sertifikat Tanah, Uang Rp96 Juta Lenyap Ditipu Eks PNS |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.