Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Ketua Dewan Minta Pengawasan MBG Diperketat meski belum Ada Kasus Dugaan Keracunan di Malang

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita meminta pengawasan MBG diperketat meski belum ada kasus dugaan keracunan di Kota Malang.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Benni Indo
MBG - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tetap waspada dan menjaga kualitas penyelenggaraan, meski sejauh ini tidak ditemukan kasus dugaan keracunan di Kota Malang, Rabu (1/10/2025). Menurutnya, peristiwa yang banyak terjadi di beberapa daerah harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kejadian serupa terjadi di Kota Malang. 

Poin Penting:

  • Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengingatkan seluruh pihak tetap waspada dan menjaga kualitas MBG.
  • Peristiwa dugaan keracunan MBG yang banyak terjadi di beberapa daerah harus menjadi perhatian serius.
  • Guru dan kepala sekolah didorong untuk mencoba makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tetap waspada dan menjaga kualitas penyelenggaraan, meski sejauh ini tidak ditemukan kasus dugaan keracunan di Kota Malang.

Menurutnya, peristiwa yang banyak terjadi di beberapa daerah harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kejadian serupa terjadi di Kota Malang.

"Ini warning ya buat kami. Ini tentang anak-anak kita," tegasnya, Rabu (1/10/2025).

Sejauh ini, kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang cukup baik.

Dari 10 SPPG yang telah beroperasi, ada tambahan tiga titik yang sedang bersiap beroperasi.

Dengan kapasitas rata-rata 4.000 porsi per SPPG, maka total produksi makanan diperkirakan mencapai 52 ribu porsi.

“Kalau sekarang kan sudah sekitar 40 ribu porsi. Dengan tambahan tiga SPPG, nanti jumlahnya bisa mencapai 52 ribu. Tapi ini belum menjangkau seluruh sekolah di Kota Malang,” jelasnya, Selasa (1/10/2025).

Amithya menilai perlu ada sosialisasi lebih intensif sebelum sekolah menerima program MBG, mengingat masih ada sekolah yang sempat menyatakan keberatan.

Ia mengusulkan mekanisme pengawasan tambahan di tingkat sekolah agar distribusi makanan benar-benar aman dikonsumsi siswa.

"Tidak mungkin kita cek satu per satu 4.000 porsi. Tapi begitu sampai di sekolah, kuantitasnya kan lebih sedikit. Bisa dibentuk tim kecil di sekolah untuk memastikan makanan layak konsumsi. Guru juga bisa mendampingi anak-anak di kelas, apakah ada perubahan bau, rasa, atau reaksi tertentu,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah tersebut bukanlah bentuk kecurigaan, melainkan upaya kewaspadaan demi keselamatan anak-anak. 

“Anak itu kan titipan orang tua kepada sekolah. Jadi sudah seharusnya kita lebih waspada, meski tidak ada kasus, agar program ini tetap memberi manfaat,” pungkasnya.

Baca juga: Liput Keracunan MBG, Wartawan Dicekik Petugas SPPG, BGN: Kunjungan Tidak Boleh Sembarangan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah berjalan baik tanpa kendala berarti.

Menurutnya, pelaksanaan MBG berjalan lancar karena adanya koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional yang menugaskan pegawainya untuk mengawasi langsung di lapangan.

“MBG ini kan satu, pusatnya yang masak. Kedua, yang mengawasi itu ada Badan Gizi Nasional. Setiap tempat MBG ada minimal satu petugas, bahkan ada yang dua kalau jumlah masaknya banyak. Mereka selalu koordinasi dengan kami, bahkan ikut meninjau langsung di lapangan,” kata Suwarjana, Selasa (1/10/2025).

Ia menambahkan, pihaknya juga telah mendorong guru dan kepala sekolah untuk mencoba makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa.

Hal ini menjadi langkah antisipasi menjaga kualitas dan keamanan konsumsi.

“Memang di kami harus mencoba dulu sebelum dibagikan. Karena makanan datangnya sekitar pukul 10.00 WIB. Harapan kami, jangan dipas jumlah murid saja, tapi disisakan untuk dicoba terlebih dahulu,” ujarnya.

Instruksi tersebut, lanjut Suwarjana, telah disampaikan melalui koordinasi dengan petugas Badan Gizi Nasional, meskipun belum dituangkan dalam bentuk surat resmi.

Terkait jumlah sekolah penerima manfaat MBG, Suwarjana berharap cakupannya dapat terus diperluas.

Namun, hal itu masih bergantung pada kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Harapan kami tetap bertambah. Tapi persoalannya ada di pusat, karena kuotanya memang ditentukan dari sana,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved