Anggota DPRD Desak Mengusut Dugaan Permainan Izin 32 Dapur MBG di Malang

Ringkasan Berita:

1. Sebanyak 32 SPPG di Kabupaten Malang dihentikan sementara karena tidak memenuhi persyaratan BGN.
2. DPRD Kabupaten Malang berencana menggelar RDP untuk menelusuri proses perizinan operasional.
3. Muncul dorongan agar daftar yayasan mitra dan proses perizinan dibuka secara transparan.

TRIBUNJATIM.COM - Penghentian sementara operasional 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang memunculkan sorotan dari kalangan legislatif.

Langkah tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan proses perizinan dan operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, berencana mendorong rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas penyebab penghentian tersebut.

Selain aspek administratif dan teknis, ia juga meminta adanya keterbukaan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan izin operasional.

Baca juga: Kejagung Angkat Bicara soal Daftar 26 Nama yang Disetor Sony Sonjaya dalam Kasus MBG

Sebanyak 32 SPPG di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dihentikan sementara.

Ia berinisiatif untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk menguak dugaan permainan izin, menyusul adanya 32 SPPG yang kena suspend atau pemberhentian sementara.

Penyebabnya, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan BGN, di antaranya standar jumlah penerima manfaat, luas bangunan, hingga ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Nanti, kalau RDP, kami minta agar Pak Sekda Budiar, sebagai Ketua Satgas MBG harus terbuka. Yakni, terkait dinas mana saja yang disinyalir terlibat meloloskan izin operasional SPPG tanpa prosedur," tegas Zulham, yang merupakan Wakil Ketua Fraksi PDIP, Jumat (12/6/2026).

Oleh karena itu, Zulham meminta semua pihak yang selama ini bermain-main dengan program MBG di Kabupaten Malang agar bersiap-siap mempertanggungjawabkan, menyusul munculnya skandal tingkat nasional.

"Sanksi suspend terhadap 32 SPPG atau dapur MBG di Kabupaten Malang itu memperkuat kekhawatiran serupa," paparnya.

Menurut Zulham, 32 SPPG yang kena suspend tersebut bukan sekadar masalah teknis.

Namun, ia khawatir, di balik itu ada dugaan permainan karena tidak memenuhi persyaratan tetapi malah diloloskan.

"Siapa yang meloloskan, dan siapa yang menerima imbalan atas izin operasional itu? Itu harus dikuak dan diaudit tuntas," tegas anggota Komisi IV ini.

Zulham juga meminta adanya keterbukaan daftar yayasan mitra SPPG di Kabupaten Malang tersebut.