Siapa Yudo Sadewa? Postingan Anak Menkeu Purbaya Yudhi Disorot, Ternyata Trader dari SMP

TRIBUNJATIM.COM -  Yudo Sadewa sosok anak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan.

 Yudo Sadewa sempat meluapkan kesenangannya terkait pelantikan ayahnya lewat postingan di Instagram.

Ia mengunggah capture berita media online.

Baca juga: Alasan Subhan Gugat Perdata Gibran & Minta Ganti Rugi Rp125 T, Dulu Pernah Persoalkan Capres Lainnya

"My father became the minister of finance (Ayah saya menjadi menteri keuangan)," tulisnya di keterangan.

Namun kini postingan dan akun Instagram @yvdos4dewa sudah menghilang.

Meskipun demikian, Yudo Sadewa diketahui memiliki akun TikTok.

Di akun TikToknya, Yudo Sadewa aktif membagikan aktivitasnya sebagai seorang trader dengan penghasilan ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Pria berusia 19 tahun ini juga pernah mengunggah konten yang berkaitan dengan Akademi Crypto, sebuah platform kripto yang dimiliki Timothy Ronald.

Trader adalah individu yang aktif jual beli aset keuangan seperti saham, obligasi, forex, komoditas, dan kripto di pasar keuangan.

Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek atau fluktuasi pasar. 

Di tahun 2022, Yudo Sadewa pernah viral di media sosial setelah diwawancarai oleh salah satu media.

Dalam wawancara tersebut, Yudo Sadewo mengaku pertama kali mencoba trading kripto di tahun 2017-2018.

Kala itu, Yudo Sadewo baru duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ia menjelaskan modal yang ia keluarkan kala itu sekitar Rp500 ribu.

Tak meminta orang tua, Yudo Sadewo mengaku uang Rp500 ribu tersebut didapat dari hasilnya menabung uang jajan.

Kini Yudo Sadewo mengatakan sudah mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari modal awalnya.

Tahun 2024 lalu, Yudo Sadewa menstich postingan seorang wanita yang mengkritik program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

"Gua sangat setuju sama program Tapera ini, kenapa ? Ya lu tahu lah bisa gotong-royong. Eh enggak guys," kata Yudo Sadewa, melansir TribunnewsBogor.com.

"Karena masyarakatnya udah miskin banyak protes, terus pengin cepat kaya, enggak mau diambil duitnya, kan mencerminkan pemerintah juga. Eh bukan Indonesia ya, konoha ya," kata dia.

"Pemerintah konoha tuh ya sama mencerminkan rakyatnya, bodoh, terus maling," kata Yudo Sadewa.

Diketahui, program Tapera menuai polemik di kalangan masyarakat.

Salah satu isu yang disoroti mengenai pungutan Tapera bagi karyawan swasta yang wajib dilaksanakan mulai 2027.

Disebutkan, iuran Tapera ditetapkan pemerintah sebesar tiga persen, rinciannya 2,5 persen ditanggung pekerja sementara 0,5 persen dibebankan ke perusahaan pemberi kerja.

Sebagai gambaran, bila seorang pekerja mendapatkan penghasilan gaji setara upah minimum DKI Jakarta sebesar Rp5.067.381, maka besaran potongan Tapera adalah Rp126.684 per bulan atau Rp1,52 juta dalam satu tahun.

Kewajiban iuran Tapera tersebut menambah daftar potongan gaji yang diterima karyawan.

Mengingat gaji pekerja di Indonesia sudah terpotong untuk pajak PPh Pasal 21, BPJS Kesehatan, dan BP Jamsostek.

Pengelolaan Tapera sendiri berada di bawah BP Tapera.

Dulunya, badan ini bernama Bapertarum yang hanya mengelola dana tabungan perumahan para PNS. 

Mengutip laman resminya, pengurus Tapera sendiri terdiri dari komite dan komisioner.

Salah satu anggota Komite Tapera adalah Sri Mulyani Indrawati.

Baca juga: Menhut Raja Juli Ngaku Tak Tahu Azis Wellang Tersangka Pembalakan Liar, Kepergok Main Domino Bersama

Tak hanya sang anak, pernyataan Purbaya usai dilantik jadi Menkeu juga menuai polemik.

Saat itu, ia mengungkapkan pernyataannya soal gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Menurut Purbaya, tuntutan tersebut datang hanya dari bagian kecil rakyat Indonesia.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," katanya.

Ia mengatakan, gelombang protes akan surut dengan adanya perbaikan ekonomi yang dia lakukan nanti.

"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis."

"Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," katanya.

Lantas, siapa sosok Purbaya Yudhi Sadewa?

Purbaya adalah ekonom senior Indonesia yang dikenal luas lewat kiprahnya di bidang riset ekonomi, kebijakan publik, dan kelembagaan keuangan negara.

Ia menempuh pendidikan ekonomi hingga meraih gelar doktor di Purdue University, Amerika Serikat, dengan fokus pada ekonomi makro dan pembangunan. 

Namanya mulai banyak diperbincangkan sejak lama karena kontribusinya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai peneliti dan kepala pusat penelitian ekonomi.

Ia banyak menghasilkan kajian strategis tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga ketahanan fiskal Indonesia.

Selain itu, Purbaya pernah berkarier di sektor swasta sebagai Chief Economist di Danareksa Research Institute. 

Dari sana, ia semakin dikenal publik luas karena sering menjadi narasumber ekonomi yang kritis dan lugas dalam memberikan analisis mengenai situasi ekonomi nasional maupun global.

Reputasinya sebagai analis yang independen membuatnya kemudian dipercaya mengemban jabatan penting di pemerintahan.

Baca juga: Video Gubuk Reyot Miliknya Viral Disebut Suami Tak Dapat Bantuan Pemerintah, Mariasih Minta Maaf

Perjalanan karier Purbaya di pemerintahan:

Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010–2014

Anggota Komite Ekonomi Nasional. 

Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, 

Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016). 

Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), 

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020). 

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020. 

Komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).

Sejak tahun 2020, Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Dalam kapasitas ini, ia bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penjaminan simpanan masyarakat di bank serta berperan aktif dalam kebijakan resolusi perbankan bersama otoritas lain seperti OJK dan Bank Indonesia. 

Di masa pandemi Covid-19, perannya di LPS sangat strategis karena lembaga ini menjadi salah satu garda pengaman kepercayaan publik terhadap industri perbankan.