Tangis Jumiriah Tak Diusulkan PPPK Paruh Waktu, 19 Tahun Mengabdi Cuma Digaji Rp180 Ribu Sebulan

"Kalau hadir penuh, paling tinggi Rp180 ribu sebulan. Kadang hanya Rp100 ribu," ujarnya lirih.

Nominal tersebut, kata dia, bahkan tak cukup untuk biaya transportasi, apalagi kebutuhan keluarga.

Namun, demi dedikasi, Jumiriah memilih bertahan.

Kenangan masa pandemi Covid-19 masih jelas di benak Jumiriah.

Bersama rekan-rekan nakes, ia berdiri di garda terdepan menghadapi ancaman virus mematikan tersebut.

"Dulu saat pandemi, kami yang jadi ujung tombak. Tapi sekarang seperti dilupakan," katanya.

Jumiriah mengaku kecewa karena Pemerintah Kabupaten tidak mengusulkan dirinya dan ratusan nakes lain ke formasi PPPK paruh waktu tahun ini.

Jumiriah menuturkan, beban kerja yang dijalani sama beratnya dengan ASN, tetapi kesejahteraan mereka sangat timpang.

"Kami sama-sama melayani pasien. Tapi ASN digaji, kami tidak. Bedanya hanya di status, tapi kerjaannya sama," katanya.

Dengan suara parau, ia menyampaikan satu harapan sederhana: agar pemerintah membuka mata terhadap nasib nakes seperti dirinya.

"Kami hanya minta diusulkan jadi PPPK. Nakes itu jantungnya Indonesia. Kalau tidak ada nakes, Indonesia sakit," tutur Jumiriah.

Baca juga: Surat Kop Kemenag Minta Wali Murid Terima Risiko Program MBG Jadi Sorotan, Siap Tanggung Keracunan

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Mamuju, Hasriadi, mengungkapkan penyebab nakes tidak diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

Hasriadi menuturkan, alasannya bukan karena persoalan prioritas, tetapi keterbatasan anggaran daerah.

"Itu masalah anggaran. Bukan karena tidak diprioritaskan. Kami tetap berusaha mencari jalan keluarnya," kata Hasriadi saat ditemui di Gedung DPRD Mamuju, Jl Jendral Ahmad Yani, Keluruhan Binanga, Kecamatan Mamuju, Jumat (12/9/2025).

Hasriadi menyebut, pihaknya bersama DPRD Mamuju akan segera menggelar rapat untuk membahas permintaan para nakes.