Tangis Jumiriah Tak Diusulkan PPPK Paruh Waktu, 19 Tahun Mengabdi Cuma Digaji Rp180 Ribu Sebulan

Namun, ia belum bisa memastikan hasilnya.

"Saya belum bisa memberi kepastian apakah bisa diakomodir atau tidak. Nanti setelah rapat baru bisa kami sampaikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju, dr Sita Harit Ibrahim mengungkapkan, saat ini terdapat 990 nakes aktif yang masuk dalam database.

Namun, ada juga 560 nakes lainnya yang tidak terdata.

"Total nakes yang ada di Mamuju sebanyak 1.550 orang. Dari jumlah itu, yang memiliki SK dan masuk data base jumlahnya 990," jelas Sita, Jumat.

Menurut Sita, pihaknya sebenarnya telah mendata seluruh nakes aktif. 

Namun, pengusulan untuk formasi PPPK tidak dilakukan oleh Dinkes, melainkan menunggu permintaan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Kami tidak melakukan pengusulan karena memang tidak diminta oleh BKD."

"Tapi data semua teman-teman nakes tetap kami simpan. Kalau suatu saat diminta, bisa kami ajukan," tambahnya.

Lebih memprihatinkan, kata Sita, dari total 867 orang yang lulus PPPK paruh waktu di Mamuju, tidak ada satupun berasal dari tenaga kesehatan. 

Justru, yang diterima sebagian besar berasal dari tenaga teknis kesehatan dengan jumlah hanya sembilan orang.

"Kami berharap ke depan ada kejelasan untuk teman-teman nakes, agar mereka juga bisa diusulkan dan mendapatkan hak yang sama," ujarnya.

Baca juga: Tak Bisa Makan Menu MBG, Sarman Siswa SD Pernah Nekat Icip Langsung Lemas & Sakit Kepala Hebat

Sebelumnya diberitakan, Gedung DPRD Kabupaten Mamuju didatangi tenaga kesehatan (nakes) pada Jumat (12/9/2025).

Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi yang sudah lama terpendam terkait kebijakan penerimaan PPPK paruh waktu.

Mereka merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil karena tidak diakomodasi dalam formasi PPPK paruh waktu pada tahun ini.