Pemkab Baru Turun Tangan Setelah 18 Tahun Warga Patungan Sampai Jual Ternak Demi Perbaiki Jalan

TRIBUNJATIM.COM - Pemerintah Kabupaten Brebes baru akhirnya terjun dan kirimkan material ke lapangan usai melihat aksi gotong royong warga.

Warga secara mandiri memperbaiki jalan rusak yang sudah belasan tahun terjadi di Desa Tembongraja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Hingga hari keempat, warga Desa Tembongraja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, masih melanjutkan aksi gotong royong memperbaiki jalan rusak yang sudah 18 tahun tak tersentuh perbaikan.

Dengan dana hasil swadaya, termasuk ada warga yang sampai menjual ternak, mereka mengaspal jalan sepanjang sekitar 240 meter dengan lebar 4 meter.

“Sudah hampir rampung ini untuk pengaspalan. Dua harian lagi rampung. Kalau material dari Pemkab Brebes ini baru datang kemarin (Rabu), memang telat,” kata Kepala Desa Tembongraja, Abdul Kholik, Kamis (25/9/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Jumat (26/9/2025).

Perbaikan swadaya ini dilakukan setelah kekecewaan warga yang merasa diabaikan.

Eko Sucarko, salah seorang warga, mengaku sudah sering menyampaikan keluhan melalui DPRD maupun pemerintah daerah, tetapi hasilnya hanya janji.

“Hampir 18 tahun jalan ini tidak tersentuh pemerintah. Kami patuh bayar pajak, tapi tidak ada perhatian. Banyak pengendara sering kecelakaan di sini,” ujar Eko.

Hal senada disampaikan Farida, warga lainnya.

“Dari saya kecil sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah. Kami bergotong royong sebisa kami,” katanya.

Baca juga: Alami Luka Bakar Menganga Usai Operasi, Pasien Asal Tuban Laporkan RSUD Bojonegoro ke Polisi

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Brebes sebenarnya telah mengalokasikan Rp 700 juta untuk memperbaiki ruas jalan Salem–Tembongraja.

Namun, karena titik awal sudah lebih dulu digarap warga, pengerjaan dari pemerintah dialihkan ke titik rusak lainnya.

Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Brebes, Agus Pramono, mengakui material baru dikirim Rabu (24/9/2025).

“Sebagian material sudah datang. Tapi karena warga masih bekerja melakukan perbaikan, kita berhenti dulu untuk mobilisasi material. Kita menunggu swadaya selesai,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma memastikan pengerjaan jalan dengan anggaran Rp 500 juta untuk peningkatan jalan dan Rp 200 juta untuk pemeliharaan akan segera direalisasikan setelah proses lelang rampung.

“Insya Allah akan dikerjakan di akhir bulan ini. Mohon warga bersabar,” kata Paramitha, Senin (22/9/2025).

Baca juga: Bakal Direnovasi, Bekas Stasiun Gebang Diharapkan Jadi Ikon Baru Wisata Kota Blitar

Di kota lain, warga berbuat nekat dengan menyegel kantor desa.

Kantor Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, di Singaparna, Tasikmalaya disegel pada Selasa (25/9/2025).

Kantor bupati itu disegel sekelompok mahasiswa dan warga di Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Penyegelan itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemkab Tasikmalaya yang belum pernah memperbaiki jalan rusak selama hampir 14 tahun.

Apalagi audiensi warga dan pengunjuk rasa bersama pemerintah daerah sebelumnya tidak ditanggapi.

"Kami kecewa karena sudah 14 tahun jalan rusak di Cimanisan-Warung Legok belum pernah diperbaiki. Indeks pembangunan manusia di daerah kami stagnan terus, akibat jalan ini bukan sekadar diaspal, tapi sebagai urat nadi kehidupan warga," jelas Koordinator Aksi, Farid Apepi, kepada wartawan, melansir dari Kompas.com.

Menurut Farid, pemerintah daerah selama ini dinilai abai terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di daerah terpencil.

Kondisi jalan utama penghubung antar-desa juga sangat mengenaskan dan rawan kecelakaan.

Mulai dari jalan berlubang yang menggenang saat hujan hingga bebatuan berbahaya yang sangat rawan dilalui kendaraan.

"Meski data jalan tersebut tercatat dalam sistem LPSE Kabupaten Tasikmalaya, realisasi perbaikan tak kunjung tampak. Dalam audiensi jilid kedua, massa mendesak agar hasil pembahasan segera dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk ditindaklanjuti secara konkret," tambah Farid.

Sebagai simbol protes keras kelompok masyarakat terhadap pemerintah daerah, pintu kantor Bupati Tasikmalaya dipasangi segel yang disita warga dan spanduk tuntutan warga.

Saat kejadian, Bupati Tasikmalaya dan pejabat lainnya keluar dari ruangannya lewat lift khusus yang langsung mengarah ke parkiran lantai bawah Gedung Bupati.

Baca juga: Ibu-ibu Rela Jual Bebek Demi Perbaiki Jalan Rusak yang Belasan Tahun Tak Diperbaiki Pemerintah

Para demonstran pun geram mengetahui hal itu, karena telah lama menunggu Bupati Tasikmalaya dan pejabat terkait di pintu utama.

"Penakut, pengecut, Bupati malah kabur dari warga yang akan menyampaikan aspirasi lewat lift khusus jalan belakang," teriak pedemo lainnya.

Beberapa rekaman video saat mahasiswa dan masyarakat menyegel ruangan Bupati Tasikmalaya pun langsung viral dan menyebar lewat media sosial.

Tim redaksi masih berupaya untuk meminta penjelasan Bupati Tasikmalaya dan sejumlah pejabat di Pemkab Tasik.

Baca juga: Jalan Rusak di Tulungagung Ditanami Pisang sudah Dianggarkan Dinas PUPR, Bisa Dikerjakan Awal 2026

Sebelumnya, seorang kepala Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menghilang usai didemo warganya.

Kades bernama Abdul Hamid ini hingga kini keberadaannya tidak diketahui.

Ia didemo karena memberikan persetujuan izin galian C pada Kamis (18/9/2025) malam.

Wargapun geram meminta pertanggungjawaban hingga memutuskan untuk menyegel balai desa.

Warga melakukan penyegelan Balai Desa menggunakan tali rafia dan diberi daun pisang serta kertas bertuliskan "Balai Desa Disegel Warga". 

Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Tunggulsari, Muhammad Faris Ahkam menjelaskan, penyegelan Balai Desa dilakukan selepas aksi demo.

Dia menuturkan, warga telah geram karena Kepala Desa Tunggulsari diduga menghilang dan tidak memberikan konfirmasi siapa pemberi perizinan galian C. 

Padahal, dalam Musyawarah desa beberapa waktu lalu, disepakati bahwa warga menolak keberadaan galian C.  

Namun, tiba-tiba saja muncul surat izin penambangan di Desa Tunggulsari.

"Warga menginginkan pertanggungjawaban dari pak Kades. Karena di surat susulan itu dia yang pertama menolak hasil Musdes, kemudian menyetujui galian C, dan siap menjaga kondusivitas warga. Tapi kenyataannya pak Kades malah menghilang sampai saat ini." kata Faris, Senin (22/09/2025), dikutip dari Tribun Jateng.

Faris menegaskan, hingga saat ini warga yang menolak galian C menuntut agar Kades Tunggulsari, Abdul Khamid mundur dari jabatannya. 

Warga juga mengancam akan melakukan aksi demo lanjutan ke kantor Pemkab Kendal jika tidak ada tindak lanjut. 

"Warga meminta dia mundur dari jabatannya. Kami sudah menyegel Balai Desa. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah atau tindak lanjut kita mau aksi di kantor Pemkab Kendal," tegas Faris.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com