TKD Dipangkas, Gubernur yang Protes Diminta Tak Langsung Ngambek, Mendagri Tito: Jangan Pesimis

Sebelumnya, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi mendatangi kantor Menteri Keuangan di Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemangkasan TKD.

Pemerintah telah menambah alokasi TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun, dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun. 

Namun, angka tersebut tetap lebih rendah dibandingkan alokasi TKD dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.

Para kepala daerah menilai penurunan ini akan berdampak besar terhadap pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf termasuk di antara kepala daerah yang hadir dalam audiensi tersebut.

Baca juga: Sosok 26 Pegawai Pajak yang Dipecat oleh Menkeu Purbaya Tanpa Ampun: Uang Negara Tak Dibuat Main

Gubernur Keberatan

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi salah satu juru bicara yang menyampaikan keberatan kolektif dari para gubernur.

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar, ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar,” terang Sherly, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/10/2025).

Sherly juga mengungkap pemotongan anggaran mencapai 20–30 persen di banyak daerah, bahkan di Jawa Tengah hampir menyentuh angka 60–70 persen.

Ia menilai kebijakan ini menyulitkan daerah dalam menyeimbangkan belanja pegawai dan pembangunan.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” kata dia.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com