Baru Menjabat Sebulan, Menkeu Purbaya Sudah Capek, Siapkan 6 Jurus Andalan Tangani Pajak 2025

TRIBUNJATIM.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku capek meski baru menjabat sebulan di Kementerian Keuangan.

Ia membandingkan kerja saat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan peran barunya sebagai bendahara negara yang mana ritme kerja jauh lebih padat.

"Sebulan jadi Menkeu enggak terasa. Soalnya jalan terus, enggak berhenti-berhenti. Capek juga ya," ujarnya di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/10/2025).

Meski baru sebulan, gaya kepemimpinannya mulai terasa di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia tampil tegas, cepat mengambil keputusan, dan mulai menata ulang kebijakan fiskal untuk mengejar target pajak 2025.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan pendapatan negara (terutama pajak) dan pengeluaran negara (belanja negara) untuk memengaruhi kondisi ekonomi secara makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan stabilitas harga.

Singkatnya, kebijakan fiskal digunakan pemerintah untuk menstimulasi ekonomi saat lesu (misalnya dengan meningkatkan belanja negara), mengendalikan inflasi saat ekonomi terlalu panas (misalnya dengan mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak) hingga mengurangi ketimpangan sosial lewat subsidi atau program bantuan sosial.

Baca juga: Siapa Penanggung Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 T? Menkeu Purbaya Tolak Bayar Pakai APBN

Gaya tegas dan santai di Kemenkeu

Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan karakter kepemimpinan yang lugas dan terbuka.

Ia menegaskan pembersihan internal tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Pak Dirjen (Pajak) sudah memecat, yang lain-lain belum ada sampai sekarang. Ke depan kita akan bersihkan aparat pajak maupun bea cukai dari praktik-praktik yang mungkin kurang baik," kata Purbaya di Sentul, Bogor, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (11/10/2025). 

Ia menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran. 

"Jadi saya melihat ke depan, kalau ada macam-macam ya gak ada ampun, tapi oleh yang belakang-belakang saya gak tahu, di situ, biar aja dulu. Nanti kalau ada proses, ada temuan baru kita proses," katanya.

Namun, ia juga berencana memberikan penghargaan bagi pegawai berintegritas dan berprestasi. 

"Kalau bagus, dikasih penghargaan dan gak diganggu… kalau bisa masuk 12 persen dalam 10 tahun, kita akan kasih insentif," ucapnya.