Warga Tak Bisa Tidur Kebun Pisang Habis Diacak-acak 'Mbah Gede', Tanyakan Tanggung Jawab Pemda

Supin menambahkan, sejak tahun 2020, Koalisi Selamatkan Bentang Seblat telah mendesak Kementerian Kehutanan untuk mencabut izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH) karena tidak mematuhi kewajiban pengamanan di wilayah kerjanya dan membiarkan wilayahnya dirambah serta diperjualbelikan.

Anggota Koalisi Selamatkan Bentang Seblat lainnya, Ali Akbar dari Kanopi Hijau Indonesia, menilai perusakan kawasan hutan ini menunjukkan bahwa aparatur negara tidak memiliki kemampuan untuk memastikan Bentang Seblat sebagai rumah terakhir gajah Sumatera di Bengkulu.

“Ini menunjukkan pemerintah tidak sanggup mengamankan hutan dan populasi gajah yang tersisa serta aman dari segala tindakan kejahatan kehutanan. Fungsi ekologis penting kawasan ini, seperti fungsi hidrologis dan penjaga stabilitas iklim, juga tidak membuat negara bergeming,” katanya.

Berdasarkan pemantauan dan analisis koalisi, diduga kuat telah terjadi jual beli kawasan hutan Bentang Seblat hingga ratusan hektar di wilayah Kabupaten Mukomuko.

Wilayah Bentang Seblat masuk dalam kawasan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) koridor gajah seluas 80.987 hektare.

Area ini merupakan jalur jelajah atau home range gajah Sumatera yang tersisa di Bengkulu, yang diperkirakan hanya tersisa tidak lebih dari 50 ekor.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com