Warga Keluhkan Jalan Rusak yang Sudah Seperti Sungai, Padahal Dekat Pusat Pemerintahan

Rochman berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan tersebut karena menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial warga di wilayah Loano dan sekitarnya.

“Jalan ini sudah rusak lama, tapi belum ada tindakan. Kami berharap segera diperbaiki,” ujarnya.

Jalan Rusak di Bojonegoro

Tuntut kejelasan rencana pembangunan jalan yang tak kunjung terealisasi, warga Dusun Rejoso, Desa Miyono, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, ramai-ramai datangi balai desa setempat, Rabu (22/10/2025).

Kepala Dusun Rejoso, Sani mengemukakan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga karena sudah bertahun-tahun jalan desa tak kunjung diperbaiki.

“Kami hanya ingin jalan di dusun kami segera diperbaiki. Janjinya tahun ini direalisasikan, tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda,” kata Sani, Rabu (22/10/2025).

Sani mengungkapkan, kemarahan warga semakin memuncak setelah mendengar kabar bahwa proyek pembangunan justru diarahkan ke Dusun Krajan, bukan ke wilayah mereka yang sudah lama rusak parah.

“Masyarakat merasa dibohongi. Mereka mengira proyek yang seharusnya untuk Rejoso malah dialihkan ke Krajan,” ujarnya.

Baca juga: Banyak Jalan Rusak, Bondowoso Dapat Tambahan Anggaran untuk Perbaikan Sekitar Rp 35 Miliar

Ketegangan sempat meningkat ketika Camat Sekar, Sahlan, memberikan penjelasan dengan nada tinggi di hadapan warga.

Dalam rekaman video yang beredar, suasana di Balai Desa Miyono tampak tegang.

Warga bersuara lantang menuntut janji pemerintah desa yang tak kunjung merealisasikan pembangunan jalan desa.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Miyono, Aryo Hardanto, bersama Camat Sekar, Sahlan, terlihat kewalahan menenangkan warga.

Aparat kepolisian dan TNI dari Polsek serta Koramil Sekar berjaga di lokasi untuk mengantisipasi kericuhan.

Ia menegaskan, pembangunan jalan di Dusun Rejoso belum bisa dilakukan karena masih menunggu proses perencanaan ulang dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR) Bojonegoro, Chusaivi Ivan Rachmanto, menyebut, persoalan ini terjadi akibat kesalahan administrasi dalam pengajuan proposal dari pemerintah desa.