Penjelasan Taspen soal Isu Gaji Pensiunan PNS Naik di 2026, Sistem Gaji Tunggal Bakal Diterapkan?

Golongan III

• IIIA: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.800
• IIIB: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200
• IIIC: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100
• IIID: Rp 1.748.100 – Rp 4.029.600

Golongan IV

• IVA: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000
• IVB: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800
• IVC: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900
• IVD: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900
• IVE: Rp 1.748.100 – Rp 4.957.100

Baca juga: Hukuman Pegawai PPPK yang Aniaya Guru PNS di Sekolah, Gubernur Turun Tangan: Kami Akan Mengawal

Usulan Penerapan Single Salary System

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang juga Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Zudan Arif Fakhrullah mengusulkan diterapkannya sistem gaji tunggal (single salary system) untuk menggantikan skema gaji dan tunjangan yang terpisah seperti saat ini.

Hal itu disebabkan masih rendahnya penghasilan dan manfaat pensiun bagi ASN, terutama untuk golongan I dan II.

“Saat ini pensiun ASN hanya dihitung dari gaji pokok, sementara tunjangan tidak diperhitungkan. Dengan single salary system, gaji dihitung satu komponen dengan tunjangan dan menjadi 75 persen dari total. Skema ini lebih sederhana dan lebih adil bagi ASN dan pensiunan,” jelas Zudan dilansir laman resmi BKN, Selasa (7/10/2025), via Kompas.com.

Zudan bilang, setelah puluhan tahun bekerja, sebagian besar ASN masih menghadapi beban cicilan sampai masa pensiun.

Akibatnya kesejahteraan pasca-kerja belum sepenuhnya terjamin.

Sebagai informasi, single salary system adalah sistem penggajian bagi ASN yang menggabungkan seluruh komponen pendapatan, seperti gaji pokok, tunjangan, dan insentif, menjadi satu paket gaji bulanan.

Baca juga: Apakah Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Naik Juga di Tengah Kabar Gaji PNS Bakal Naik 12 Persen?

Sudah Diusulkan Sejak 10 Tahun Lalu

Zudan melanjutkan, Korpri sendiri telah menyampaikan usulan ini sejak 10 tahun lalu.

Karenanya, ia berharap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan perhatian.

"Harapannya Menkeu yang baru dapat memberikan keberpihakan lebih besar terhadap kesejahteraan ASN, termasuk memastikan TPP (tambahan penghasilan pegawai) di daerah dapat dibayarkan secara rutin dan mencukupi," kata Zudan.

“Target kita sederhana – saat ASN pensiun, SK kembali ke tangan, bukan diperpanjang karena hutang. ASN harus bisa menutup masa tugasnya dengan tenang dan bermartabat,” tegasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com