Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Dulu Jadi Cleaning Service dan Kuli Bangunan, Kini Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK

Sosok Abdul Wahid politikus PKB menjadi salah satu pihak yang turut diamankan KPK dalam OTT di Riau, dulunya seorang cleaning service.

KOLASE Instagram.com/@wahid_simbar/Tribunnews.com/Irwan Rismawan
OTT KPK - Kolase foto Gubernur Abdul Wahid yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Riau, Senin (3/11/2025). Wahid sempat bekerja sebagai cleaning service untuk membiayai pendidikannya. 
Ringkasan Berita:
  • Gubernur Abdul Wahid terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Riau, Senin (3/11/2025).
  • KPK belum menjelaskan detail terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau tersebut.
  • Wahid sempat bekerja sebagai cleaning service untuk membiayai pendidikannya.

TRIBUNJATIM.COM - KPK berhasil menjaring nama seorang politisi di Riau dalam Operasi Tangkap Tangan.

Terbaru, sosok Gubernur Riau terjaring OTT KPK.

Menjabat sebagai seorang Gubernur, diketahui dulunya Abdul Wahid pernah menjadi cleaning service.

Gubernur Abdul Wahid terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Riau, Senin (3/11/2025).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, menjadi salah satu pihak yang turut diamankan KPK dalam OTT di Riau.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi kabar penangkapan Abdul Wahid itu.

"Salah satunya," kata Fitroh kepada wartawan, Senin (3/11/2025) petang.

Baca juga: Sosok Afriansyah Noor Dilantik Jadi Wamenaker, Gantikan Immanuel Ebenezer yang Kena OTT KPK

Hingga kini, KPK belum menjelaskan detail terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau tersebut.

Namun, diduga kuat OTT itu, terkait operasi yang juga menjerat pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

KPK belum mengungkap identitas lengkap para pihak lain yang turut diamankan dan jumlah barang bukti yang diamankan. 

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjerat OTT.

Tim penyidik pun segera melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan, apakah mereka akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau dilepaskan.

Baca juga: Bayaran Mongol Stres Sekali Tampil, Ikhlas Kehilangan Rp53 Miliar usai Dipinjam Calon Gubernur

Sosok Abdul Wahid

OTT KPK - Kolase foto Gubernur Abdul Wahid yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Riau, Senin (3/11/2025).
OTT KPK - Kolase foto Gubernur Abdul Wahid yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Riau, Senin (3/11/2025). (KOLASE Instagram.com/@wahid_simbar/Tribunnews.com/Irwan Rismawan)

Dikutip dari Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau, Abdul Wahid adalah putra asli Riau yang lahir di Desa Belaras.

Kini, desa tersebut, dikenal sebagai Desa Cahaya Baru, Dusun Anak Peria, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau.

Semasa kecil, Abdul Wajid menempuh pendidikan dasar hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Simbar, Inhil.

Selanjutnya, ia sekolah di MAN 1 Tembilahan.

Namun, setahun kemudian, Abdul Wahid mondok di Pesantren Ashabul Yamin di Lasi Tuo, Kecamatan Ampek Angkek Canduang.

Kemudian, ia mengemban pendidikan sekolah tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dikutip dari TribunLampung.co.id dan Kompas.com, Abdul Wahid lahir di Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada 21 November 1980. 

Ia merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. 

Sang ayah meninggal saat Wahid masih berusia 10 tahun.

Setelah itu ia dan keluarganya pindah ke Desa Sei Simbar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. 

Di sana, ia menempuh pendidikan dasar hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

Setelah itu, Wahid melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah (MA) Tembilahan. 

Kemudian ia pindah ke Pondok Pesantren Ashhabul Yamin, Sumatera Barat. 

Wahid menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Tarbiyah IAIN SUSKA Riau (kini UIN SUSKA Riau), dengan mengambil prodi Pendidikan Agama Islam. 

Saat kuliah itulah Wahid sempat bekerja sebagai cleaning service untuk membiayai pendidikannya.

Bahkan, ia pernah menjadi kuli bangunan.

Baca juga: Sosok dan Karier Guinandra Jatikusumo, Suami Putri Tanjung Lulusan Terbaik, Foto Nikah Dihapus

Karier

Sebelum terjun ke dunia politik, Abdul Wahid menjabat sebagai Direktur PT Malay Nusantara Cipta sejak tahun 2002.

Pada tahun 2002, pria kelahiran 21 November 1980 itu memilih bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Lantas, Abdul Wahid dipercaya menjabat Wakil Sekretaris DPW PKB Riau dari tahun 2002-2004 dan 2004-2009.

Abdul Wahid ditunjuk menjadi Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kemudian, ia kembali maju dalam Pileg 2019, dan Abdul Wahid kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI masa bakti 2019 hingga 2024.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Anggota DPR RI, Abdul Wahid maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sebagai calon Gubernur Riau.

Ia berpasangan dengan S. F. Hariyanto sebagai Wakil Gubernur Riau.

Pada saat itu, mereka memperoleh suara terbanyak.

Abdul Wahid  dan S. F. Hariyanto pun ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih periode 2025 hingga 2030.

Baca juga: Anggaran Dipangkas Menkeu, Purbaya Minta Maaf Sambil Nasihati Menteri dan Pemda: Kerja yang Benar

Pusing Tujuh Keliling Defisit Anggaran

Jauh sebelum ditangkap, Gubernur Abdul Wahid pernah koar-koar dirinya pusing tujung keliling.

Awal-awal jadi Gubernur Riau, Abdul Wahid sempat mengungkap defisit anggaran yang membuatnya pusing tujuh keliling.

Hal itu disampaikan Wahid dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Balai Serindit Gedung Daerah Riau di Pekanbaru pada Rabu (12/3/2025). 

Wahid mengaku belum pernah melihat tunda bayar sebesar itu sepanjang sejarah Riau.

Pasalnya, keuangan Pemerintah Provinsi Riau mengalami defisit sebesar Rp 1,5 triliun serta tunda bayar kegiatan yang mencapai lebih dari Rp 2,2 triliun. 

Menurut dia, tunda bayar biasanya hanya berkisar Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar.

Ia menilai bahwa masalah ini terjadi karena tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan sesuai aturan. 

"Hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Saya belum pernah menemukan tunda bayar Rp 2,2 triliun. Biasanya Rp 200 miliar, Rp 250 miliar. Belum pernah sejarah Provinsi Riau yang membuat saya pusing tujuh keliling. Di mana mau dicari duitnya?," ujar Abdul Wahid waktu itu, dikutip dari Kompas.com pada Selasa (4/11/2025).

Oleh karena itu, Wahid mempertimbangkan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau. 

Selain TPP, pengurangan anggaran juga akan dilakukan pada biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved