Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Nestapa Nelayan di Madura Terpaksa Bayar Pungli Rp 5000, Demi Dapat Solar per jeriken untuk Kapalnya

Nelayan berinisial NR (52) menyebut untuk mendapatkan solar, ia dan nelayan lainnya harus membayar uang pelicin kepada oknum petugas SPBU.

|
Editor: Torik Aqua
TRIBUNJATIM.COM/Kuswanto Ferdian
PUNGLI SOLAR - Kapal nelayan di Pamekasan. Nelangsa nelayan terpaksa bayar pungli Rp 5000 demi dapat solar per jeriken. 

Menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung hampir dua sampai tiga bulan. 

Baca juga: Nelayan di Pacitan Ditemukan Meninggal Dunia usai Dilaporkan Hilang, Perahu Dihantam Ombak

Nelayan kecil di pantura Lamongan tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan tersebut. 

Dan ini pastinya yang akan menyebabkan penurunan drajat kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir pantura Lamongan.

Para nelayan kini hanya pasrah dengan keadaan.

Dan tetap berharap pemerintah memahami sekaligus mencari solusi untuk keberlangsungan kehidupan nelayan.

Yang tidak melaut, mereka isi dengan kegiatan memperbaiki jaring dan perahu sembari menyandarkan perahunya di bibir laut. 

Kondisi yang menghimpit nelayan tersebut disikapi oleh korp alumni himpunan mahasiswa islam ( KAHMI) Lamongan dan ikatan keluarga alumni tarbiyatut tholabah (Ika Tabah ) Kranji Lamongan yang terungkap dalam obrolan santai di salah satu warung kopi Desa Kranji Lamongan, Senin (27/10/2025) sore. 

Baca juga: Kebakaran Hebat Gudang Solar Mentah di Tuban, Dipicu Truk Aspal Panas, 3 Mobil Damkar Dikerahkan

Wakil Penasehat KAHMI Lamongan, Muchlisin Amar berharap dan memohon agar DPRD, DPR provinsi, DPR RI tanggap dengan kondisi masyarakatnya, termasuk nelayan di Lamongan. 

"Ini bisa jadi barometer bagaiamana para wakil rakyat. Empatinya, keperduliannya seperti sedang tenggelam saat sedang menikmati hasil kursi hasil pileg setahun lalu," ujar Muchlisin.

Seharusnya para wakil rakyat mengedepankan kepekaan, empati  dan hadir di setiap problem masyarakat yang di wakilinya.

Lebih lanjut,  Muchlisin  mengatakan agar DPRD mengundang pihak terkait, dinas perikanan, pertamina SKK migas, agar problem kelangkaan solar untuk nelayan bisa diurai dan bisa dicarikan jalan keluarnya.

"Intinya DPR harus lebih perduli, berpihak kepada konstituennya,  jangan diam seolah tidak mendengar," gerutu Muchlisin.

Dalam kesempatan yang sama,  Ketua Umum Tarbiyatut Tholabah, Anas Thoha berjanji hendak menyampaikan dan berkonsultasi ke Kementerian ESDM dan komisi Xll DPR RI.

Persoalan solar, pertalite, dan gas ini merupakan jantung penggerak ekonomi masyarakat yang harus segera di tangani, agar perekonomian masyarakat tidak mengalami penurunan yang berakibat menurunnya drajat kesejahteraan nelayan.

Apa yang disampaikan KAHMI, Ika Tabah,  pelaku bisnis perikanan, dan perwakilan nelayan itu di kemas dalam obrolan ngopi cari solusi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved