Daftar Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Soeharto yang Jadi Alasan Penolakan Gelar Pahlawan Nasional

Laporan Komnas HAM tahun 2003 menyebutkan bahwa kebijakan ini mengakibatkan banyak korban pembunuhan, penyiksaan, dan pembuangan paksa.

2. Penembakan misterius (1981-1985)

Pada awal 1980-an, muncul kebijakan penindakan terhadap preman dan kriminal tanpa proses pengadilan yang dikenal sebagai penembakan misterius (petrus).

Kontras menilai kebijakan ini berasal dari perintah langsung Soeharto, sebagaimana tersirat dalam pidato kenegaraan Agustus 1981.

Ia menyatakan bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama seperti memperlakukan korbannya.

Dalam otobiografinya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989), Soeharto bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk “shock therapy”.

Menurut laporan Amnesty International (1983), sekitar 5.000 orang menjadi korban pembunuhan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bandung.

Baca juga: Ramai Penolakan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Gelar Apa yang Lebih Tepat? ini Kata Pengamat

3. Peristiwa Tanjung Priok (1984–1987)

Kontras menyebut Soeharto menggunakan Kopkamtib sebagai alat politik untuk menekan kelompok yang menolak kebijakan asas tunggal Pancasila.

Dalam Rapat Pimpinan ABRI di Riau (27 Maret 1980), Soeharto memerintahkan tindakan tegas terhadap kelompok Islam yang dianggap ekstrem.

Imbasnya, pada Peristiwa Tanjung Priok 1984, sedikitnya 24 orang meninggal, 36 luka berat, dan 19 luka ringan, berdasarkan laporan Komnas HAM (2003).

4. Peristiwa Talangsari (1984-1987)

Kebijakan represif terhadap kelompok Islam juga memicu tragedi Talangsari di Lampung.

Berdasarkan laporan Komnas HAM (2008), peristiwa ini menyebabkan 130 orang tewas, 77 orang diusir secara paksa, serta puluhan lainnya mengalami penyiksaan dan penganiayaan.

Baca juga: Daftar 40 Nama Tokoh yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, ada Marsinah, Soeharto Hingga Gus Dur

5. Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1989-1998)