Kadinkes Purwati Santai Tilap Uang Alat Kesehatan Rp13 M Sejak Tahun 2022, 2 ASN Ikut Kena 'Batunya'

Ringkasan Berita:

• Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Rp 13 miliar yang dilakukan mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Karanganyar
• Tuntutan pengadilan terhadap terdakwa Purwati dan awal mula kasus terungkap
• Hukuman untuk Purwati serta 2 ASN yang terlibat

TRIBUNJATIM.COM - Seorang mantan Kadinkes korupsi pengadaan alat kesehatan.

Pelaku adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Karanganyar, Purwati.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar melakukan penyidikan pengadaan alat kesehatan atau alkes di tahun anggaran 2023. 

Namun, dalam perjalanannya, aksi dugaan korupsi tersebut terungkap sudah dilakukan sejak tahun 2022.

Maka di tengah proses penyidikan, Kejari kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk melaksanakan tindakan penyidikan untuk pengadaan alat kesehatan di tahun anggaran 2022. 

Baca juga: Reaksi Eks Direktur Polinema usai Didakwa Korupsi Pengadaan Tanah di Tipikor Surabaya: Eksepsi

Hasil penyidikan, nilai anggaran pengadaan alat kesehatan di tahun 2023 senilai Rp 13 miliar yang terbagi dalam 2 kegiatan, yakni jenis alat kesehatan antropometri dan kimia analyzer.

Selain Purwati, dua ASN bernama Amin Sukoco (staf pengadaan Dinkes Karanganyar), Kusmawati (Kabid Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinkes Karanganyar), serta Johnathan Sukartono (pihak rekanan atau swasta), Dodo Nobianto (pihak rekanan atau swasta) dan Septian Widhianto (pihak rekanan atau swasta) juga ikut terseret dalam kasus itu. 

Terbaru, Purwati hadiri sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/11/2025).

Tuntutan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (18/11/2025). 

"Khusus terdakwa Purwati kita kenakan dua pasal. Soal korupsi dan pencucian uang," kata jaksa Hartanto usai persidangan, melansir dari Kompas.com.

Selain itu, terdakwa juga dikenakan hukuman denda sebanyak Rp 50 juta. Apabila denda tak dibayar akan diganti dengan kurungan 2 bulan penjara. 

"Kemudian kami jatuhkan uang pengganti senilai Rp 1, 753 miliar rupiah," ujarnya. 

Karena terdakwa sudah melakukan pembayaran sekitar Rp 1,4 miliar, maka sisa uang pengganti yang belum terbayar sekitar Rp 288 juta. 

"Yang apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 tahun," lanjut jaksa. 

Adapun hal yang memberatkan hukuman, karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.