Puluhan Petani di Surabaya Utara Tolak Pendirian Sekolah Rakyat di Lahan Mereka, Mengadu ke DPRD

Poin Penting : 

• Puluhan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Benteng Samudra menolak pembangunan Sekolah Rakyat di lahannya
• Sekolah Rakyat itu bakal dibangun di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur
• Mereka mendatangi kantor DPRD Surabaya untuk menggelar hearing mencari solusi terbaik

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuarini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pendirian sekolah rakyat di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur mendapat penolakan dari puluhan petani. 

Pendirian sekolah rakyat (SR) di lahan garapan mereka. Para petani meminta pendirian gedung sekolah ini didirikan di lokasi lain.

Bukan di lahan produktif pertanian di Surabaya Utara tersebut. Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Benteng Samudra itu mendatangi Kantor DPRD Surabaya di Komisi D, Selasa (28/10/2025).

Mereka hadir dalam rapat hearing yang dipimpin Ketua Komisi D dr Akmarawita Kadir. Semua anggota Komisi D ikut hadir dalam rapat ini.

Hadir pula Dinas Sosial, Bappeda Litbang, dan Dinas Pertanian.

Baca juga: 4 Siswa Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri karena Disuruh Disiplin, Tak Siap Bangun Subuh

Ketua Kelompok Tani Benteng Samudra Khoirul Umam menyampaikan bahwa petani di wilayahnya sudah menggarap sejak turun temurun.

"Ini lahan kami satu-satunya untuk penghidupan kami," kata Khoirul di hadapan Komisi D.

Namun Khoirul menegaskan bahwa petani tidak menolak program pendirian SR.

Sebab itu program nasional. Namun petani menghendaki agar lokasi pendirian sekolah tersebut tidak di lahan garapan mereka.

Para petani mendapat informasi bahwa seluruh lahan garapan mereka akan diuruk dan dijadikan gedung SR.

Dampaknya penghasilan petani dari lahan garapan mereka akan mandek.

Luas lahan 4 Hektar

Ketua RW 05 Kedung Cowek Pitono, menegaskan bahwa ada total 4 hektare lahan pertanian yang akan dijadikan lokasi SR. Pitono mengakui bahwa lahan pertanian tersebut diakui bukan milik petani. Tapi aset Pemkot.