‎Kota Surabaya Berbenah, DPRD Mengawal

‎"Pemerintah Kota Surabaya dapat banyak penghargaan dari pemerintah pusat, mulai dari penanganan stunting hingga kebijakan yang dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kota Surabaya. Pertumbuhan ekonomi kita juga melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Saya berharap apresiasi dari pemerintah pusat tersebut jadi trigger untuk terus melakukan inovasi peningkatan kualitas pelayanan terhadap warga Surabaya.” Arif Fathoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

‎Catatan Akhir Tahun Arif Fathoni, Bedah Kinerja Pemkot Surabaya

‎‎TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menjelang penghujung tahun 2025 ini, Kota Surabaya bergerak dalam ritme perubahan yang tidak lagi pelan.

Beragam pembangunan digarap serempak, tantangan kota diurai perlahan, dan dinamika politik lokal berjalan stabil.

‎‎Di tengah momentum ini, Arif Fathoni, tokoh Golkar Surabaya yang kini juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, memberikan catatan akhir tahunnya.

Lewat perbincangan panjang, ia memotret arah pembangunan, pekerjaan rumah pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, hingga loyalitas politik koalisi. Berikut petikan wawancaranya:

Arah Kebijakan Kota: Fondasi Pembangunan Kian Terstruktur

‎Fondasi pembangunan yang kuat akan menentukan kemampuan Surabaya dalam menjawab tantangan beberapa tahun ke depan, terutama menjelang peran baru sebagai pintu gerbang IKN (Ibu Kota Nusantara).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Desak Percepatan Penuntasan Rumah Pompa: Dipercepat

• Bagaimana jalannya pemerintahan Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji?

Sejauh ini berdasarkan apa yang tertuang dalam RPJMD dan terimplementasikan dengan baik dalam APBD, kita melihat goodwill pemimpin yang akan membawa Surabaya menjadi kota yang berdaya saing global. Pembangunan infrastruktur strategis dan pembangunan pemukiman dikerjakan secara bersamaan dan berkesinambungan, perencanaan kota dibuat sedetail mungkin agar terkoneksi satu sama lain. Dengan demikian, Surabaya benar-benar akan siap menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara yang akan menjadi ibu kota politik tahun 2028 mendatang.

‎‎Banjir dan Kemacetan: Dua Masalah Menahun

‎‎Banjir dan kemacetan adalah dua masalah yang dalam penyelesaiannya memiliki tantangan yang berat, ada langkah-langkah fundamental yang harus disiapkan oleh pemerintah kota.

• Soal penanganan banjir dan kemacetan bagaimana, apakah sejauh ini sudah cukup?

Problem perkotaan memang soal banjir dan kemacetan. Kalau kita lihat postur APBD kita, upaya penanggulangan banjir anggarannya cukup besar tanpa mengganggu mandatory spending dalam bidang pendidikan. Saluran air diperbaiki, rumah pompa diperbanyak. Jika dulu saluran air tidak terkoneksi satu sama lain karena rencana pembangunan parsial, sekarang diperbaiki agar saluran air yang ada menjadi sarana air mengalir ke laut.

‎Memang, ketika hujan deras, di beberapa tempat masih banjir, mudah-mudahan setelah pekerjaan infrastruktur pengendalian banjir selesai di tahun 2026 mendatang, genangan air dapat diatasi dengan baik di 2027.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni: Program Rp 5 Juta per RW Harus Terukur dan Berdampak Nyata

• Jika hujan deras, sampah dari hulu sering terbawa ke Surabaya. Apa pandangan Anda?

Surabaya secara geografis berada di daerah hilir atas sungai-sungai yang membentang dari daerah lain. Kita juga sering mengalami air laut naik atau rob. Untuk itu, membangun kesadaran kolektif masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai menjadi keharusan. Pemerintah bangun infrastrukturnya, Dinas Lingkungan Hidup harus berkolaborasi dengan para pegiat media sosial untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai.

‎Kalau anjuran itu hanya dibuat pemerintah, hanya akan dianggap angin lalu. Tapi kalau kesadaran itu juga digelorakan dari rakyat sendiri, Insya Allah warga Surabaya akan menjadi "pagar ayu" dalam melindungi kebersihan sungai, agar penanganan banjir tidak terganggu dan ekosistem sungai dapat terpelihara dengan baik. Sehingga kita mewariskan ke anak cucu kita kelak sungai yang bersih, tempat bermain yang nyaman sebagaimana masa kecil para pendahulu kita.

‎Mobilitas Kota dan Transportasi Publik

‎‎Kemacetan terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan. Kehadiran transportasi publik yang mulai diperkuat Pemkot harusnya menjadi sinyal bahwa pergeseran perilaku masyarakat suatu saat bisa terjadi.

• Soal kemacetan, apakah cukup dengan menambah ruas jalan? Apakah kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi saat ini sudah tepat?

‎‎‎Membangun jalan baru tetap menjadi keharusan karena memang di Indonesia tidak ada pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor. Namun saya juga melihat upaya membangun transportasi publik yang terintegrasi sudah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya melalui penambahan armada Bus Suroboyo dan feeder Wara-Wiri.

‎Pemerintah tidak akan bisa memaksakan rakyat untuk naik transportasi publik. Tugas pemerintah hanya menyediakan transportasi publik yang nyaman sehingga dengan sendirinya warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Kuncinya, aman, nyaman, dan terintegrasi.

‎‎SDM dan Rumah Layak: Dimensi Sosial yang Tak Boleh Dilupakan

‎‎Di luar pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia dan perbaikan kualitas hidup menjadi pilar penting. Apalagi Surabaya terus mencatatkan penghargaan di tingkat nasional.

• Bagaimana Anda melihat pembangunan SDM Surabaya?