Kepsek Dicopot Dindik usai Didemo Siswa SMAN 1 Kampak, Pungli Rp500 Ribu Berkedok Iuran Sukarela PIP

TRIBUNJATIM.COM - Ditemukan praktik pungutan liar (pungli) di SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Praktik pungli tersebut disamarkan sebagai iuran sukarela dan pengalihan dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Hal itu lalu memicu demonstrasi siswa, inspeksi mendadak oleh DPRD, hingga pencopotan kepala sekolah.

Baca juga: Laporan Gadis 18 Tahun Jadi Korban Pemerkosaan Mandeg di Tangan Polisi, Dituduh Suka Sama Suka

Semula, pada tanggal 26 Agustus 2025, ratusan siswa SMAN 1 Kampak menggelar aksi protes di halaman sekolah.

Mereka menolak kewajiban membayar iuran sebesar Rp65.000 per bulan dan sumbangan awal minimal Rp500.000.

Meski disebut sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, para siswa menilai penggunaan dana tersebut tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sehari setelah aksi tersebut, tepatnya pada 27 Agustus 2025, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, melakukan inspeksi mendadak ke sekolah.

Dalam kunjungannya, ia menemukan bahwa pungutan dilakukan secara sistematis dengan dalih sumbangan sukarela.

Namun, kenyataannya justru bersifat wajib, sebagaimana terungkap dari diskusi dengan siswa dan sejumlah wali murid.

Isu ini kemudian dibawa ke forum resmi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Jawa Timur pada 8 September 2025.

Dalam rapat tersebut, DPRD memanggil berbagai pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan mendorong Pemerintah Provinsi mengambil tindakan tegas.

Pihak yang dipanggil termasuk Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Kepala Cabang Dinas, Dinas Pendidikan Jawa Timur, serta Inspektorat Jatim.

Merespons hasil RDP dan bukti-bukti yang terungkap, Dinas Pendidikan Jawa Timur akhirnya mencopot Bahtiar Kholili dari jabatannya sebagai Kepala SMAN 1 Kampak pada 10 September 2025 lalu.

Melalui surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, ditunjuklah Leif Sulaiman, Kepala SMAN 1 Trenggalek, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Kampak.

"Surat perintah ini berlaku sampai diangkatnya kepala sekolah definitif oleh Gubernur Jawa Timur," tulis Aries dalam surat yang dikeluarkan pada 10 September 2025.

Ghani, salah satu siswa yang turut menyuarakan aspirasi, menyambut baik langkah DPRD Jatim dan Pemprov.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Deni Wicaksono atas perhatian dan respons cepat terhadap keluhan para siswa.

"Sangat membantu. Alhamdulillah sudah membaik dan sesuai harapan, Mas," kata siswa SMAN 1 Kampak, Ghani, Jumat (19/9/2025).

Menanggapi perkembangan ini, Deni menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian kasus hingga tuntas.

Ia berharap peristiwa di SMAN 1 Kampak menjadi titik balik dalam memperkuat pengawasan pendidikan di Jawa Timur.

"Langkah ini bukan akhir, tapi awal untuk memastikan dunia pendidikan kita bersih dari praktik pungli."

"Kami di DPRD Jatim akan terus mengawal agar hak siswa dan orang tua terlindungi," pungkas Deni.

Baca juga: Gesit Pria Gondol Uang Rp50 Juta dari Dalam Jok Motor, Aksi Pelaku Terekam CCTV Kurang Semenit

Sementara itu, Leif yang juga menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Trenggalek mengatakan kondisi dan aktivitas belajar mengajar di SMAN 1 Kampak sudah kembali normal.

"Alhamdulillah saya pada waktu ke situ sudah ada semangat, siswa, guru TU, semuanya semangat belajar bekerja dan berinovasi untuk berkegiatan sekolah, anak-anak juga riang," kata Leif, Jumat (19/9/2025).

Leif yang pernah menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Kampak lebih kurang delapan tahun memastikan, dalam waktu dekat rapat komite akan segera dilaksanakan untuk menentukan apakah iuran yang dipermasalahkan oleh siswa akan dilanjutkan, disesuaikan, atau bahkan dihentikan.

"Memang belum ada rapat komite, tapi sudah ada komunikasi dengan personal komite (untuk rapat tersebut). Nah, apakah nanti (iuran) diteruskan atau tidak, silakan tergantung komite, namanya saja sumbangan," lanjutnya.

Menurut Leif, sedianya rapat komite diselenggarakan pada Kamis (18/9/2025).

Namun, karena ada pengarahan dari Cabdin Pendidikan Provinsi Jawa Timur maka rapat tersebut ditunda.

"Insyaallah, Senin (22/9/2025), kita rapat," ucap Leif.

Dalam kesempatan itu, Leif juga membeberkan adanya proses penggantian bendahara BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Namun, ia memastikan hal itu bukan karena adanya aksi unjuk rasa dari siswa, melainkan untuk regenerasi.

Selain itu, permintaan untuk penggantian bendahara BOS tersebut datang dari yang bersangkutan sendiri jauh-jauh hari sebelum aksi dari para siswa.

"Pertimbangannya perlu generasi baru untuk berbagi pengalaman, biar suatu saat ada estafet siapa tahu ada yang sedang sakit, kalau tidak ada penggantinya kan tidak baik."

"Memang sudah lama dan sudah waktunya untuk ganti," pungkasnya. (Sofyan Arif Candra)

Baca juga: Wanita Mantan Pegawai Bank Pilih Resign, Kini Banting Setir Kerja Jadi Tukang Sampah: Menabung