DPRD Trenggalek Ragukan Kemampuan RSUD dr Soedomo Kejar Target Pendapatan Rp 147 M: ini Berat

Poin penting:

• Isu Utama: Keraguan DPRD terhadap Capaian Target Pendapatan RSUD dr Soedomo Trenggalek.
• Target 2025: Rp 147 Miliar.
• Realisasi s/d Sep 2025: Rp 101 Miliar (68,71 persen dari target).

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Komisi IV DPRD Trenggalek meragukan kemampuan RSUD dr Soedomo Trenggalek untuk memenuhi target pendapatan pada tahun 2025 sebesar Rp 147 miliar.

Hingga bulan September 2025, pendapatan rumah sakit baru Rp 101 miliar atau 68,71 persen dari target.

Dengan sisa waktu 3 bulan, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin menilai RSUD dr Soedomo Trenggalek akan kesulitan menutup kekurangan Rp 46 miliar dari target.

"Kelihatannya untuk mencapai 147 miliar di akhir tahun ini berat, karena masih kurang sekitar Rp 46 miliar, sementara waktunya tinggal tiga bulan," kata Sukarodin usai rapat kerja dengan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soedomo, dan RSUD Panggul, Jumat (17/10/2025).

Baca juga: 1.400 Warga Trenggalek Keluar dari Jurang Kemiskinan, Program Dinilai Pemerintah Tepat Sasaran

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Trenggalek tersebut menilai pendapatan di rumah sakit tersebut perlu dilakukan evaluasi mendalam terutama penyebab tidak tercapainya target pendapatan rumah sakit daerah. 

"Kita perlu tahu, apakah masyarakat memang sehat sehingga tidak perlu berobat, atau justru enggan datang ke rumah sakit," lanjutnya.

Meski saat ini belum menemukan secara spesifik dimana permasalahanya, Sukarodin akan mendalami kondisi pelayanan dan capaian kinerja rumah sakit daerah agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Baca juga: Ada Ulat di Menu MBG Siswa SMPN 1 Trenggalek, Kepala Sekolah: Sudah Dua Kali Terjadi

Ia juga menambahkan, jika Komisi IV akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BLUD yang belum disertakan dalam pertemuan tersebut.

"Kita akan memilah mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda. Apalagi posisi transfer daerah kita juga turun Rp 153 miliar, jadi harus pandai-pandai menentukan prioritas," tutupnya.