Warga Malang Kembali Datangi DPRD Demi Anaknya Bisa Masuk SMP Negeri
Puluhan wali murid kembali mengadu ke DPRD Kota Malang, Jumat (24/5/2019). Mereka adalah wali murid yang berharap putra-putrinya bisa masuk SMPN
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Anugrah Fitra Nurani
Dan ada kelurahan yang diterima semua pendaftarnya.
Menurut SUtiaji, yang membuat wali murid tak legowo adalah basis jarak, sebab sebelumnya memakai dasar nilai Ujian Sekolah (US)
"Sebenarnya daya tampung SMPN yang tahun lalu seperti itu. Tapi karena hanya memakai basis jarak jadi kurang bisa menerima," katanya.
Selain itu juga faktor kurang cermat memilih SMPN terdekat rumah. Sehingga akhirnya terdepak.
Walikota memberi catatan ke Dinas pendidikan agar tidak memakai pilihan pertama hingga ke tiga di PPDB zonasi.
Sehingga akan mendekatkan ke sekolah yang dekat rumahnya.
Tujuannya agar mereka yang rumahnya dekat sekolah tidak terlempar karena salah pilih sekolah.
(Banyak Keluhan Terkait Domisili yang Tak Valid, Dindik Gresik Tunda Pengumuman PPDB)
Intan Dita, Divisi Advokasi MCW menyatakan pihaknya sempat berkirim surat tertulis lewat WA dengan staf ahli Mendikbud bidang regulasi pendidikan yaitu, Catharina M Girsang.
Dalam pembicaraan itu, Intinya mendikbud tidak bisa merubah peraturan.
Dikatakan PPDB zonasi sudah bagus tapi tiap daerah belum semuanya siap. Sehingga MCW akan berkirim petisi ke kemendikbud mengenai PPDB zonasi.
Sementara itu di SMP Sriwedari Kota Malang ada sejumlah orangtua datang untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah itu setelah terpental dari zonasi.
"Ya akhirnya ke sekolah swasta," jawab Susiati pada suryamalang.com, Jumat (24/5/2019).
Siswa kelas 6 SDN Pisang Candi 4 ada 27 orang. Sebanyak 23 orang masuk ke SMPN 1 dan SMPN 8. Dan hanya empat orang ke SMP swasta.
"Anak saya ke sini karena ada temannya juga di sini," jawabnya.
Robby, menyatakan menyekolahkan ke swasta karena sudah tergeser di peringkat karena memakai KK Jombang.
"Saya daftarkan di sini karena relatif dekat rumah. Nanti saya antar jemput kalau sekolah," jawab Robby, warga JL Simpang Tambora.
Untuk sumbangan pendidikan dapat diskon sehingga hanya membayar Rp 750.000. Sedang SPP Rp 120.000 per bulan.
Reporter: Surya/Sylvianita Widyawati
(Tidak Ada PPDB Online Gelombang 2 di Kota Blitar, Yang Belum Akan Didaftarkan Secara Manual)
