DPRD Kota Malang Dorong Efisiensi Anggaran di Tengah Potongan Rp284 Miliar dari Pusat

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengungkapkan bahwa pemangkasan transfer anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah. Ia menegaskan, kondisi ini menuntut efisiensi dan penyederhanaan program tanpa mengorbankan sasaran pembangunan.

“Memang berat sekali, potongan dari pusat lumayan berpengaruh. Nilainya sekitar Rp 284 miliar, atau lebih dari 20 persen. Karena itu, kami akan memilah mana kegiatan yang tetap harus berjalan, tetapi bisa disederhanakan secara teknis,” ujar Amithya, Rabu (5/11/2025).

Meski demikian, Amithya menegaskan bahwa kekuatan fiskal Kota Malang masih relatif baik, dengan tingkat kemandirian fiskal mencapai 43 persen dari total APBD. Namun, efisiensi tetap diperlukan untuk menyesuaikan dengan penurunan dukungan dana pusat.

“Kita akan mengoptimalkan intensifikasi pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi. Salah satunya pajak parkir, i-tax pasar, i-tax parkir, dan i-retribusi,” tambahnya.

Selain mendorong peningkatan PAD, DPRD bersama Pemkot Malang juga akan meninjau potensi pendapatan baru melalui pemetaan sektor-sektor ekonomi lokal. Upaya ini dilakukan agar pengurangan dana pusat tidak menghambat program prioritas, terutama di bidang pelayanan publik dan pembangunan. 

Salah satunya melalui Badan Usaha Milik Daerah Tugu Artha. Amithya mengatakan, pemanfaatan suntikan dana permodalan ke BPR Tugu Artha harus mampu mendongkrak pendapatan daerah. Keberadaan UMKM dan usaha lainnya yang berpotensi di Kota Malang perlu untuk dikolaborasikan.

Baca juga: DPRD Kota Malang Dorong BPR Tugu Artha Sejahtera Perkuat Manajemen Risiko dan Inovasi Digital

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan bahwa arah kebijakan fiskal daerah masih mengacu pada Kesepakatan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang telah disetujui.

“Saat ini pembahasan masih sesuai dengan KUA-PPAS yang telah disepakati. Nanti akan kita bahas lebih detail bersama Panitia Khusus (Pansus),” jelas Wahyu.

Wahyu juga mengatakan bahwa BPR Tugu Artha telah menunjukan tren positif. Terbaru, BPR Tugu Artha telah mampu menyumbang PAD senilai Rp 100 juta.

"Sekarang sudah bisa memberi peningkatan PAD dibanding sebelumnya. Meski nilainya Rp 100 juta, itu lebih baik daripada yang kemarin belum bisa," katanya.

Dukungan kebijakan dari DPRD juga dimanfaatkan Wahyu untuk menggerakkan sektor lainnya. Program-program yang menjadi janji politik dan prioritas lainnya telah didorong berkembang.

Wahyu juga menegaskan bahwa program Rp 50 juta per RT telah masuk dalam dokumen KUA-PPAS. Ia membuka peluang adanya sinergi antara program tersebut dengan pengembangan Koperasi Merah Putih, sepanjang ada regulasi yang memungkinkan.

“Kalau regulasinya memungkinkan, nanti bisa disinkronkan. Saat ini masih proses pembinaan, dan memang progresnya belum cepat karena sarana dan prasarana masih disiapkan,” ujarnya.

Menurut Wahyu, Pemkot Malang juga tengah menjajaki kerja sama Koperasi Merah Putih dengan berbagai pihak, termasuk BUMN seperti Pertamina dan Bulog, serta instansi seperti Kodim 0833/Kota Malang yang membantu menyiapkan aset Pemkot untuk pembangunan gerai dan gudang koperasi.

Baik DPRD maupun Pemkot sepakat, efisiensi dan optimalisasi PAD menjadi kunci menjaga stabilitas pembangunan di tengah penyesuaian fiskal tahun 2026. Pemerintah daerah diharapkan mampu menata ulang prioritas belanja agar fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.