DPRD Kota Malang Desak Pemkot Prioritaskan Anggaran Pengendalian Banjir di APBD 2026

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Fraksi Damai DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memprioritaskan anggaran pengendalian banjir dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2026.

Fraksi tersebut menilai bahwa permasalahan banjir di sejumlah titik rawan membutuhkan penanganan yang lebih terencana dan terintegrasi.

Juru Bicara Fraksi Damai, Wiwik Sulaiha, menegaskan pentingnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir seperti drainase dan ruang terbuka hijau (RTH). Menurutnya, kedua aspek tersebut tidak hanya berfungsi menampung air hujan, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem ekologis kota.

“Kami menyarankan agar Pemkot Malang mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi, termasuk drainase dan ruang terbuka hijau,” ujar Wiwik dalam penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, Fraksi Damai mendorong Pemkot Malang untuk mengintegrasikan penanganan banjir dengan penataan ruang kota, antara lain dengan membatasi pembangunan di wilayah rawan banjir serta mengoptimalkan sistem drainase melalui pemetaan, perbaikan, dan pemeliharaan rutin.

Wiwik juga menilai partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mitigasi banjir. Ia mengusulkan agar Pemkot melibatkan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga fungsi saluran air dan ruang terbuka.

Baca juga: DPRD Kota Malang Tegaskan Pentingnya Pendampingan Koperasi Merah Putih

“Penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat melalui edukasi, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi seperti sistem peringatan dini dan eco-drainage,” tambahnya.

Lebih jauh, Fraksi Damai juga menekankan perlunya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program pengendalian banjir berjalan efektif. Pemantauan dan evaluasi secara berkala disebut sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.

“Evaluasi dan monitoring terhadap program-program pengendalian banjir harus dilakukan secara rutin agar langkah perbaikan dapat segera diambil,” tegas Wiwik.

Melalui rekomendasi ini, Fraksi Damai berharap Pemkot Malang dapat memperkuat kebijakan tata ruang dan infrastruktur lingkungan yang berorientasi pada ketahanan kota terhadap bencana hidrometeorologi, serta menjadikan APBD 2026 sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan.

Baca juga: DPRD Kota Malang Dorong Efisiensi Anggaran di Tengah Potongan Rp284 Miliar dari Pusat

Ketua Fraksi NasDem-PSI, Dito Arif Nurakhmadi, menegaskan pentingnya merawat dan memperkuat infrastruktur kota sebagai langkah antisipatif terhadap bencana alam. Ia menilai, penanganan bencana alam bisa diminimalisir dengan jika infrastruktur dirawat.

Ia juga berbicara mengenai penanganan banjir. Kota Malang mengalami kebanjiran di sejumlah titik. Menurutnya penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus holistik dan berkesinambungan.

“Penanganan banjir itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus terintegrasi dengan sistem drainase, jaringan jalan, dan aliran pembuangan ke sungai,” ujar Dito.

Menurutnya, Pemkot Malang saat ini telah menjadikan peremajaan infrastruktur drainase sebagai salah satu program prioritas. Sejumlah titik rawan banjir seperti Jalan Soekarno–Hatta, Jalan Jaksa Agung Suprapto, dan Jalan Bondowoso telah mulai mendapat perhatian dalam program perbaikan tahun ini.