Wawancara Luthfi J Kurniawan, Calon Pimpinan KPK dari UMM, 'Buat Suasana Tak Nyaman untuk Korupsi'

Perlu paduan keduanya agar bisa berjalan.

Jangan sampai ada dialog di masyarakat "Gak popo wis korupsi. Wong titik ae" (Gak apa-apa korupsi. Kan cuma sedikit. Akhirnya malah permisif.

(Tolak Revisi UU KPK, Aliansi Arek Suroboyo Peduli KPK Merespons Kalau Izin Dulu Rawan Bocor)

S: Untuk pemberatasan korupsi agar bisa dilakukan semua pihak, siapa yang membuat acuannya?

L: Di strategi nasional pemberantasan korupsi ada. Maka diperlukan kerjama dengan institusi lain.

Memang di UU dimandatkan di KPK. Tapi KPK bisa mulai berinisiatif kerjasama dengan institusi lain untuk melakukan program ini.

Misalkan di aspek penindakan dan harusnya diikuti di aspek pencegahan.

KPK sering dipahami sebagai lembaga yang kuat, positif. Tapi kalau tidak efektif? Sebab untuk pemberantasan korupsi butuh efektif.

S: Jadi, konsep apa nanti yang dilakukan jika  Luthfi J Kurniawan terpilih nanti?

L: Saya lebih ke pencegahan. Karena korupsi itu adalah perilaku dan tentu saja penindakan hukum dan dibarengi pencegahan agar capaiannya terukur.

Apakah mekanismenya kerjasama seperti dengan inpektorat-inspektorat. Ini sangat mungkin karena bisa melakukan pengawasan internal.

Termasuk kerjasama KPK dengan kepolisian untuk pemeriksaan, pengaduaan bisa ke polda, polres agar tak harus semua ke Jakarta.

Bisa juga kerjasama dengan kejati, kejari karena mereka memiliki fasilitas dan sumberdaya.

Contohnya kasus di Malang. Diangkut semuanya ke Jakarta dan kemudian dibawa lagi ke Malang.

Maka harus bisa komunikasi dengan institusi lain agar efektif.

Ini bagian dari komunikasi dan leadership. Jika efektif, maka misalkan pengembalian aset daerah bisa kembali.