Wawancara Luthfi J Kurniawan, Calon Pimpinan KPK dari UMM, 'Buat Suasana Tak Nyaman untuk Korupsi'

Dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Luthfi J Kurniawan menjadi satu sosok yang lolos calon pimpinan KPK.

Wawancara Luthfi J Kurniawan, Calon Pimpinan KPK dari UMM, 'Buat Suasana Tak Nyaman untuk Korupsi'
SURYA/BENNI INDO
Luthfi J Kurniawan, Dosen Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus Aktifis Malang Corruption Watch (MCW) 

Perlu paduan keduanya agar bisa berjalan.

Jangan sampai ada dialog di masyarakat "Gak popo wis korupsi. Wong titik ae" (Gak apa-apa korupsi. Kan cuma sedikit. Akhirnya malah permisif.

(Tolak Revisi UU KPK, Aliansi Arek Suroboyo Peduli KPK Merespons Kalau Izin Dulu Rawan Bocor)

S: Untuk pemberatasan korupsi agar bisa dilakukan semua pihak, siapa yang membuat acuannya?

L: Di strategi nasional pemberantasan korupsi ada. Maka diperlukan kerjama dengan institusi lain.

Memang di UU dimandatkan di KPK. Tapi KPK bisa mulai berinisiatif kerjasama dengan institusi lain untuk melakukan program ini.

Misalkan di aspek penindakan dan harusnya diikuti di aspek pencegahan.

KPK sering dipahami sebagai lembaga yang kuat, positif. Tapi kalau tidak efektif? Sebab untuk pemberantasan korupsi butuh efektif.

S: Jadi, konsep apa nanti yang dilakukan jika  Luthfi J Kurniawan terpilih nanti?

L: Saya lebih ke pencegahan. Karena korupsi itu adalah perilaku dan tentu saja penindakan hukum dan dibarengi pencegahan agar capaiannya terukur.

Apakah mekanismenya kerjasama seperti dengan inpektorat-inspektorat. Ini sangat mungkin karena bisa melakukan pengawasan internal.

Termasuk kerjasama KPK dengan kepolisian untuk pemeriksaan, pengaduaan bisa ke polda, polres agar tak harus semua ke Jakarta.

Bisa juga kerjasama dengan kejati, kejari karena mereka memiliki fasilitas dan sumberdaya.

Contohnya kasus di Malang. Diangkut semuanya ke Jakarta dan kemudian dibawa lagi ke Malang.

Maka harus bisa komunikasi dengan institusi lain agar efektif.

Ini bagian dari komunikasi dan leadership. Jika efektif, maka misalkan pengembalian aset daerah bisa kembali.

Kejahatan itu akan makin termodifikasi, makin canggih. Maka butuh perubahan mindset.

Untuk itu harus ada konsep gerakan anti korupsi agar orang tidak permisif.

Dulu orang melakukan kesalahan saja malu keluar rumah. Sekarang tidak lagi. Bahkan kalau perlu konferensi pers dari orang yang terindikasi/terduga korupsi.

(Puluhan Mahasiswa Surabaya Datangi Kejati Jatim, Beri 12 Tuntutan yang Dukung Revisi UU KPK)

S: Mengapa istiqomah di jalur anti korupsi?

L: Karena dari aspek historis, sejak zaman Hindia Belanda jatuh karena korupsi. Bahkan di negara manapun ada.

Maka tidak bisa dibebankan pada lembaga pemerintah dan penegak hukum.

Perlu keterlibatan publik lewat partisipasinya lewat gerakan sosial secara masif sebagai sosial kontrol.

Jika ada kontrol sosial di lingkungannya, rumahnya, tempat kerjanya, maka tidak akan membuat orang merasa biasa. Sebab ini merugikan.

Saya aktif di kegiatan anti korupsi sejak 1998-1999 dan fokus pada kebijakan publik.

Kondisi saat itu membuat saya aktif di kegiatan tersebut dimana penyelenggaraan negara harus bersih.

Reporter: Surya/Sylvianita Widyawati

(Aliansi Mahasiswa Jatim Dorong Jokowi Setujui Usulan Revisi UU KPK, Anggap KPK Salahi UU Intelijen)

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved