Bupati Jember Faida Tak Lagi Diakui DPRD, Begini Nasib KUA-PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021
DPRD Jember mengaku secara politik tak lagi mengakui Faida sebagai Bupati Jember. Begini nasib Rancangan APBD Jember tahun anggaran 2021.
Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Hefty Suud
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Secara politik DPRD Jember tidak lagi mengakui Faida sebagai Bupati Jember.
Hal ini menyusul dimakzulkannya perempuan yang pertama kali menjadi Bupati Jember tersebut.
Pemakzulan itu diambil oleh DPRD Jember melalui rapat sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada Rabu (22/7/2020).
• Profesi Model Tak Cukup Modal Cantik, Mahasiswa Berprestasi Unesa Ini Bawa Bekal Ilmu Gelas Kosong
• Nongkrong Sambil Pesta Miras, 4 Pemuda di Waru Sidoarjo ini Dihukum Bersihkan Makam
"Ya secara politis begitu," ujar Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, Jumat (24/7/2020).
Namun bagaimana jabatannya secara administratif? Pasalnya belum ada Surat Keputusan pemberhentian dari Presiden atau Mendagri.
"Kalau pertanyaannya apakah masih menjabat, jawabannya iya, karena selama belum ada SK pemberhentian dari lembaga berwenang, presiden atau mendagri maka jawabannya masih," imbuh Halim.
• Pentingnya Asupan Nutrisi untuk Menjaga Kekebalan Tubuh Anak saat Pandemi Covid-19
• Satlantas Polresta Malang Kota Lakukan Dikmas Lantas Kepada Pelajar Secara Online
Lalu bagaimana dengan nasib roda pemerintahan di Kabupaten Jember jika mengacu kepada aturan UU Pemerintah Daerah?
"Kelanjutan bagaimana (hubungan) eksekutif dan legislatif itu belum dibahas tersendiri," imbuhnya.
Halim mengakui beberapa waktu lalu, Bupati Jember mengirimkan berkas KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Rancangan APBD Jember tahun anggaran 2021.
Terkait hal tersebut, pihak DPRD Jember masih akan berkonsultasi ke pemerintah di atasnya.
"Memang beberapa hari lalu, Bupati mengantarkan KUA-PPAS tahun 2021, untuk selanjutnya masih akan kami konsultasikan ke pemerintah atas. Karena di satu sisi kami sudah memakzulkan bupati, tidak mengakuinya. Di satu sisi ada pengiriman berkas KUA-PPAS ini," tegasnya.
Ketidakharmonisan hubungan eksekutif dan legislatif Jember berpuncak pada penyelenggaraan paripurna HMP pada Rabu (22/7/2020) lalu. HMP itu mengambil keputusan politik yakni memakzulkan atau memberhentikan Bupati.
Karenanya, DPRD Jember secara politis tidak mengakui Faida sebagai Bupati Jember.
"Secara politik, DPRD Jember tidak mengakui dia sebagai Bupati Jember," tegas Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi. Pernyataan tegas Itqon itu juga disampaikan kepada ratusan orang yang berdemo di depan DPRD Jember saat rapat paripurna HMP itu.
Penulis: Sri Wahyuni
Editor: Heftys Suud
