Seusai Pilkada Malang 2020, Partai Golkar Tak Membelot dari Koalisi Sanusi-Didik Gatot Subroto

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sikap politik DPD II Partai Golkar Kabupaten Malang seusai Pilkada tidak berubah.

Partai berlambang pohon beringin itu tetap mendukung penuh pemerintahan yang akan dipimpin oleh Muhammad Sanusi dan Didik Gatot Subroto (SanDi).

"Sebagaimana sikap DPP kita koalisi saat Pilkada. Setelah itu kita tidak memposisikan sebagai oposisi. Tapi kerja sama di parlemen," ujar Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Malang, Siadi ketika ditemui di Kantor Golkar Pakisaji Malang pada Rabu (23/12/2020).

Bersama lima partai, Partai Golkar menjadi bagian koalisi gemuk yang mengusung pasangan calon Sanusi-Didik pada pesta demokrasi Pilkada Malang 2020.

Partai peraih 8 kursi ini memutuskan gabung ke koalisi SanDi karena tak memenuhi syarat jumlah kursi untuk mengusung calon.

Baca juga: Dinilai Sukses, Tim Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Polresta Malang Kota Raih Promoter Reward Lemkapi

Baca juga: Tim Pemenangan Sanusi-Didik Tanggapi Santai Gugatan Ladub Terkait Hasil Pilkada Malang 2020

"Situasi kondusif dibutuhkan untuk membangun Kabupaten Malang. Pasti kami akan mendukung program dari SanDi sepanjang itu baik untuk masyarakat," kata pria yang sempat mendapat rekomendasi DPP Golkar tapi tidak jadi itu.

Apabila ke depan Pemkab Malang membuat kebijakan tak pro rakyat, Siadi menegaskan pihaknya tidak tinggal diam.

"Jika tidak sesuai, maka kita akan mengkritisi," jelasnya.

Siadi memiliki banyak saran untuk kemajuan Kabupaten Malang. Menurutnya, pemkab seharusnya berfokus terlebih dahulu pada pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Tempat Wisata di Kabupaten Malang Kembali Buka pada 2 Januari 2021, Disparbud Jelaskan Regulasi 4M

Baca juga: Tak Wajib Test Antigen, Wisatawan di Kota Batu Harus Tunjukan Hasil Nonreaktif Rapid Test Antibodi

"Kemiskinan di Kabupaten Malang masih tinggi. Untuk itu yang perlu dilakukan yakni menguranginya.
Bisa melalui sektor pariwisata," pesannya.

Dia menyakini, kemiskinan akan berkurang jika APBD juga disertakan untuk mendanai program pemberantasan kemiskinan.

"Jika bisa dikembangkan pasti akan mengurangi kemiskinan di pedesaan. APBD harus hadir dan melengkapi itu," tutur Siadi.

Baca juga: Imbas Wisatawan Wajib Rapid Test Antibodi, 20-30 Persen Tamu Hotel Kota Malang Lakukan Pembatalan

Baca juga: Resmi, Pemkab Tutup Seluruh Tempat Wisata di Kabupaten Malang, Angka Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Selain kemiskinan, Siadi menyatakan sektor kesehatan harus dibenahi.

"Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan pelayanan kesehatan," tutupnya.

Editor: Dwi Prastika