Pelantikan Kepala Daerah di Jatim Tertunda Perkara di MK, Sekda Kabupaten/Kota akan Jadi Plh

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan alternatif solusi apabila pelantikan sejumlah Kepala daerah belum bisa dilakukan.

TRIBUNJATIM.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Jempin Marbun saat ditemui di Grand City, Kamis (9/1/2020). 

Reporter : Bobby Koloway | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan alternatif solusi apabila pelantikan sejumlah Kepala daerah belum bisa dilakukan.

Pemerintah Provinsi akan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota bersangkutan sebagai Pelaksanaan Harian (Plh) kepala daerah.

Di Jawa Timur, pelantikan kepala daerah untuk 17 kabupaten/kota hasil pillkada 2020 lalu seharusnya dilakukan pada 17 Februari 2021 mendatang. Hal ini memperhitungkan masa selesainya jabatan kepala daerah periode sebelumnya.

17 daerah tersebut di antaranya: Kabupaten Jember, Ngawi, Ponorogo, Lamongan, Kabupaten Kediri, Situbondo, Gresik dan kabupaten Trenggalek. Kemudian, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Blitar, Sumenep, Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, dan Kota Blitar.

"Sampai hari ini, kami masih sangat optimistis bahwa pada tanggal 17 Februari akan ada pelantikan. Itu harapan kami," kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim Jempin Marbun kepada Surya.co.id, di Surabaya.

Baca juga: Kondisi Gisel yang Jalani Isolasi Mandiri, Pisah sama Anak, Gempi Tulis Surat Rindu: Ma Sehat-sehat

Baca juga: Siang Ini, Gus Yani - Bu Min Ditetapkan, Langsung Tancap Gas atasi Banjir Kali Lamong

Baca juga: Hari ini, KPU Akan Tetapkan Gus Ipul - Mas Adi Sebagai Walikota - Wakil Walikota Terpilih

Sedangkan dua daerah lain yang juga hasil Pilkada serentak 2020 lalu akan dilantik di waktu berbeda. Yakni, Kabupaten Pacitan pada 4 April 2021 dan Kabupaten Tuban pada 20 Juni 2021 mendatang.

Sekalipun demikian, rencana Pemrov Jatim tersebut bisa saja tak terwujud. Sebab, saat ini ada tiga daerah yang masih bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi (MK): Surabaya, Banyuwangi, dan Lamongan.

Apabila melihat jadwal sidang di MK, waktu persidangan membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Bahkan, apabila MK melanjutkan persidangan dengan mendengar keterangan saksi ahli/memeriksa alat bukti tambahan, Pengucapan Putusan baru dilakukan pada 19-24 Maret 2021.

Sehingga, apabila hingga waktu pelantikan calon kepala daerah belum bisa ditetapkan maka Pemrov Jatim menyiapkan Sekda Kabupaten/Kota sebagai Plh kepala daerah.

"Sesuai ketentuan, pemerintah tidak boleh kosong," kata Jempin.

"Sehingga, sambil menunggu pelantikan, akan ditunjuk sebagai Plh Bupati. Regulasi mensyaratkan roda pemerintahan tetap berjalan," katanya.

Sesuai UU 10 Tahun 2016, penunjukkan Sekda sebagai Plh kepala daerah untuk mengisi posisi setelah masa kerja Kepala daerah selesai. Jabatan itu diisi oleh sekretaris daerah (sekda), kalau masa jabatan kepala daerah kurang dari satu bulan.

Sekalipun demikian, hingga saat ini Pemrov Jatim belum menerima konsultasi dari daerah terkait hal tersebut. Para calon Kepala Daerah harus ditetapkan menjadi Kepala daerah terpilih terlebih dahulu sebelum resmi dilantik.

Sedangkan penetapan paslon terpilih dilakukan paling lama lima hari terhitung setelah MK memberitahukan kepada KPU adanya PHPKada telah teregistrasi, Senin (20/1/2021) lalu. MK memberitahukan dengan adanya e-Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

"KPU kan belum ada penetapan (calon terpilih). Sehingga, daerah menunggu itu dulu," katanya kepada TribunJatim.com.

Untuk diketahui, sejumlah tim paslon di Pilkada di Jawa Timur resmi memasukkan gugatan permohonan PHPKada ke MK. Tiga paslon dari tiga daerah berbeda.

Masing-masing untuk Pilkada Kota Surabaya (Machfud Arifin-Mujiaman, Banyuwangi (Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Azizy), dan Lamongan (Suhandoyo-Astiti Suwarni).

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved