Reporter: Aflahul Abidin | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022 di Gedung Smart Center Trenggalek, Kamis (28/1/2021).

Dalam pembahasannya, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menegaskan prioritas pendorong ekonomi lewat desa wisata.

Pria yang akrab disapa Mas Ipin itu yakin, desa wisata bisa menjadi pola kepariwisataan baru di masa setelah pandemi Covid-19.

“Poin besarnya bagaimana kita membangun ekonomi ekologis berbasis pariwisata. Sehingga fokusnya nanti ada di desa-desa wisata,” kata Mas Ipin.

Desa wisata, menurut dia, bisa menjadi solusi dari sulitnya mengatur pengunjung tempat wisata saat pandemi.

Baca juga: Pemkab Trenggalek Umumkan 1.500 Pemilik Usaha yang Terima Bantuan Darurat PPKM, Cek di Sini!

Baca juga: 8 Tenaga Kesehatannya Positif Covid-19, Puskesmas Gandusari Trenggalek Disterilisasi: Tutup Sehari

Pengaturan alur wisata dan pengunjung bisa dilakukan oleh para pengelola paket wisata di desa. Sehingga, lonjakan pengunjung dapat dihindari dengan tetap menggerakkan ekonomi.

“Dan juga fokusnya bagaimana desa wisata nanti bisa terkoneksi dengan pertanian, perikanan, usaha mikro kecil menengah, jasa, dan sebagainya,” sambung bupati muda itu.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, prioritas desa wisata juga selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan provinsi.

Berada di daerah selatan-barat, Trenggalek berada di wilayah program pembangunan selingkar wilis dan Jalur Lintas Selatan (JLS).

Baca juga: JPU Kejari Tulungagung Kirim Tersangka Korupsi e’Batarapos di Kantor Pos Campurdarat ke Rutan Kejati

Baca juga: Banyak Acara Resepsi Dibatalkan, Pendapatan Gedung Sasana Praja Ponorogo Turun Lebih dari 50 Persen

“Di kawasan JLS, fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga pada desa wisata,” tuturnya.

Plt Kepala Badan Pembangunan Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Trenggalek, Anik Suwarni menambahkan, konsultasi publik rancangan awal RKPD 2022 menjadi media pembentukan dan pemantaban komitmen dalam pengaturan anggaran daerah.

“Tahapan ini tak terpisahkan dari tahapan penyusunan rancangan APBD mendatang,” ucap Anik, dalam kesempatan yang sama.

Hasil dalam rancangan awal RKPD nanti, kata dia, akan disepakati untuk panduan dalam pelaksanaan program di tahun mendatang.

Baca juga: Nyaris Setahun Sepi Kerjaan, Pemandu Wisata Bondowoso Banting Setir Usaha Katering dan Dagang Online

Baca juga: Kunjungi Trenggalek, Wagub Emil Dardak Sebut Perlu Penanganan Covid-19 Ekstra di Daerah Mataraman