21 Daerah di Jawa Timur Serentak 5 Hari Gelar Seleksi Tertulis PPS Pemilu 2024, Mulai 9 Januari 2023

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusron Naufal

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebanyak 21 daerah di Jawa Timur, mulai Senin (9/1/2023) besok akan menggelar seleksi tertulis hingga lima hari ke depan dalam tahapan rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

Tes ini merupakan tahap kedua, setelah beberapa hari lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) merampungkan seleksi tertulis di 17 Kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Secara rinci, 21 kabupaten/kota tersebut adalah Bangkalan, Blitar, Gresik, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk dan Pamekasan.

Lalu, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban dan Tulungagung.

Kemudian, Kota Malang, Kota Surabaya, Bojonegoro serta Bondowoso. 

Komisioner Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim Rochani menjelaskan, 21 kabupaten/kota tersebut merupakan daerah yang sebelumnya harus melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama tiga hari karena jumlah pelamar kurang dari dua kali kebutuhan. 

Baca juga: KPU Jatim Verifikasi Administrasi 21 Bakal Calon DPD, Ada Nama Petahana Hingga Eks Ketua KPK

Sedianya, pendaftaran PPS berakhir pada 30 Desember 2022 lalu.

Namun 21 daerah itu harus diperpanjang selama tiga hari yakni mulai 31 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. 

"Sementara seleksi tertulis bagi 17 KPU Kabupaten/kota tanpa perpanjangan telah dilaksanakan mulai 6 Januari sampai dengan 8 Januari 2023 kemarin," kata Rochani, saat dihubungi dari Surabaya, Minggu (8/1/2023). 

Adapun sistem tes tertulis di 21 daerah itu terbagi menjadi dua.

Pertama, tes tulis manual akan berlangsung di 17 kabupaten.

Baca juga: Pendaftar PPS Pemilu 2024 di Jember Membludak hingga Tembus 2.848 Orang, Tertinggi Dibanding 2019

Sementara empat kota sisanya termasuk Surabaya akan digelar tes tulis berbasis CAT atau Computer Assisted Test. 

Menurut Rochani, perbedaan itu karena dalam rekrutmen PPS Pemilu 2024 memungkinkan untuk digelar dengan metode komputer maupun manual.

Ini berbeda dengan rekrutmen PPK yang sebelumnya harus berbasis komputer.