DPRD-Pemkot Surabaya Bersinergi Tekan Angka Kemiskinan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA -
Seluruh Anggota DPRD Kota Surabaya memulai masa reses tahun ini dengan turun langsung menemui warga.

Termasuk Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono juga turun ke basis-basis masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

Mereka menyampaikan laporan kepada masyarakat tentang capaian kinerja sebagai anggota DPRD Kota Surabaya.

Apa saja yang telah diperjuangkan dan berhasil diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan di Kota Surabaya.

Baca juga: Ketemu Pelajar SMA/SMK, Ketua DPRD Surabaya Angkat Beasiswa Bagi Pelajar Tidak Mampu

Mereka juga menyerap aspirasi masyarakat tentang pembangunan, yang nanti akan diartikulasikan dalam kebijakan pemerintahan maupun menerima berbagai masukan untuk dirumuskan dalam peraturan daerah (perda).

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya Timur.

Ia menerima curhat dari kalangan RT, RW, LPMK, dan ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, jemaah pengajian, serta kaum muda dan karang taruna.

Baca juga: DPRD Surabaya Minta Lurah Dibekali Penggunaan Dana Kelurahan, Laila: Kok Bisa RW Tak Punya Balai

Salah satu isunya adalah mengenai kemiskinan, yang mula-mula di Surabaya disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Belakangan berubah menjadi warga miskin atau Gakin.

“Perubahan itu diikuti berkurangnya jumlah warga MBR ke Gakin. Apa sebenarnya ukuran warga disebut tidak mampu atau miskin?” kata Ibu Mariana dari Kali Rungkut.

Curhat Warga Kampung

Di kawasan perkampungan Gununganyar Tambak, Adi Sutarwijono dari Fraksi PDI Perjuangan juga mendapat curhat yang sama.

Karena ketidakpastian indikator keluarga miskin.

“Kalau ukurannya warga miskin yakni rumah terbuat dari dinding kayu atau bambu, lantai tanah, dan penghasilan di bawah Rp 1 juta, ya sangat sedikit sekali,” ujar Fausi.

“Kami sering ditanyai warga dan menerima keluhan soal itu,” kata dia.