DPRD-Pemkot Surabaya Bersinergi Tekan Angka Kemiskinan

Di Kota Surabaya, warga miskin mendapatkan berbagai intervensi kebijakan pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan permakanan satu kali sehari untuk warga lansia tidak mampu, warga disabilitas dan anak yatim piatu.

“Kemudian data MBR banyak yang dicoret,” kata Saiful dari Tenggilis Mejoyo.

Juga kuota warga yang mendapat permakanan, sekarang jauh berkurang.

“Banyak warga lansia, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu, yang dulu menerima bantuan permakanan, sekarang tidak lagi karena datanya hilang atau dicoret,” kata Ibu Mega dari Kalijudan.

Juga mencuat curhat warga terkait pemasangan stiker “Keluarga Miskin” yang ramai diberitakan media massa, dan mengundang polemik dari legislator.

“Apa tidak bisa dicarikan istilah lain? Kasihan keluarga yang ditempeli siker itu,” kata Siti Aisyah dan Klampis Ngasem.

Jangan Ada Lagi Stiker Gakin

Adi Sutarwijono menampung semua keluhan itu.

Dijelaskan Adi, DPRD Surabaya tengah membahas Rancangan Perda (Raperda) tentang pengentasan kemiskinan.

Pembahasan dilakukan bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Semua masukan masyarakat menjadi bahan pembahasan di DPRD. Kalau sudah menjadi Perda atau Peraturan Daerah, itu akan memberikan kepastian hukum bagi semuanya,” ujarnya.

Adi juga menjelaskan sikap dirinya yang sepakat agar dicari istilah lain dari keluarga miskin dalam penempelan stiker.

Bahkan stiker Gakin sebaiknya tidak ada lagi.

“Misalkan, diganti keluarga pra sejahtera. Atau stiker hanya barcode. Ketika dilihat di HP keluar identitasnya,” ujar Adi.

Melalui berbagai program pemerintahan, DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi bersama Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan di Surabaya.